Hukum untuk Siapa?

Dengan paradigma dagang, sebidang tanah bisa dibarter sebidang tanah di tempat lain. Tetapi, tanah bukan sekadar barang dagangan seperti yang ada di kepala pedagang. Tanah, bagi yang empunya, adalah soal kehidupan. Apalagi saat kita membicarakan komunitas adat seperti di Pulau Rempang, yang sudah membangun kehidupan di tempat itu ratusan tahun lamanya.

Sebenarnya, pembangunan yang manusiawi sangat mungkin dilakukan. Dengan memundurkan jadwal proyek, misalnya, untuk mengedepankan dialog atau mengubah desain proyek agar dampak bagi warga bisa diseimbangkan. Masalahnya, pedoman utama proyek strategis nasional adalah jadwal pelaksanaan proyek dan janji kepada investor. Maka, dialog untuk mencari jalan keluar terbaik bukan pilihan karena dianggap hanya menunda pelaksanaan target.

Padahal, justru tugas konstitusional pemerintah adalah mengupayakan adanya kesetaraan dalam relasi yang jelas tidak seimbang dalam proyek pembangunan. Seperti dalam timbangan lawas yang menggunakan balok-balok pemberat, saat timbangan lebih berat ke investor, pemerintah seharusnya memberi balok tambahan bagi warga yang terdampak. Itulah filosofi adanya pemerintah.

Nyatanya, dalam kasus Pulau Rempang, pemerintah menggunakan diksi ”pengosongan lahan”, bukan ”penggusuran”. Ada makna yang tersirat, warga memang harus pindah karena itu bukan lagi tanahnya. Pilihan istilah ini menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi sudah sesuai hukum. Akibatnya, warga semakin terdesak dan kekerasan mendapat legitimasi.

Sementara itu, kehidupan yang menapak dan berakar pada wilayah hidup dan lingkungan sulit dipahami oleh kelas menengah-atas yang hidup di wilayah perkotaan, yang hidupnya lebih banyak ditempatkan dalam pola perdagangan dan pekerjaan yang tak berkaitan dengan pemanfaatan bumi. Akibatnya, narasi tentang warga yang tak tahu diuntung karena sudah diberi ganti rugi dan tidak mendukung pemerintah lebih dominan daripada persoalan hak dan kehidupan yang dilanggar.

Pertanyaan penting di sini: hukum dibuat untuk siapa? Apakah untuk manusia-manusia biasa atau untuk manusia-manusia yang diistimewakan karena mereka mempunyai uang dan kekuasaan untuk membuat proyek pembangunan dan memasukkannya dalam daftar proyek strategis nasional?

Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek strategis nasional saat pemerintah juga dipenuhi dengan relasi kepentingan dengan pengusaha? Apakah benar proyek-proyek itu akan menguntungkan warga sekitar dan warga kebanyakan? Atau hanya akan menguntungkan orang-orang yang itu-itu saja karena merekalah yang memiliki modal untuk investasi sehingga bisa mengatur pembentukan dan penegakan hukum?

Selama cara pandang hukum dan pembangunan ini tidak dibongkar, penggusuran-penggusuran atas nama hukum yang menggunakan kekerasan akan terus terjadi dan seakan menjadi kebenaran dan kewajaran.