Rabu, 7 Agutus 2019, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, guna menyampaikan rencana penyelenggaraan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-6, yang akan diselenggarakan pada 2-4 September 2019 di Jakarta.
Hadir Pengurus Pusat APHTN-HAN yaitu Ketua Umum Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Para Wakil Ketua: Prof. Widodo Eka Tjahjana, Prof. Dr. Suko Wiyono; Sekretaris Jenderal Dr. Himawan Estu Bagijo, Dewan Pembina Dr. Harjono,Wakil Ketua STH Indonesia Jentera merangkap sebagai Ketua Panitia KNHTN Ke-6 Bivitri Susanti, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari, dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Sementara dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Dalam pertemuan tersebut, Pengurus Pusat APHTN-HAN menyampaikan KNHTN Ke-6 yang akan diikuti 250 an akademisi HTN dari seluruh Indonesia ini mengambil tema “Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif.” Tema ini dipilih mengingat paska Pemilu terselenggara maka saatnya fokus dialihkan bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dapat membentuk kabinet yang di dalamnya akan mampu mewujudkan janji-janji kampanyenya. Penyusunan Kabinet yang meliputi jumlah kementerian, nama kementerian, personal yang mengisi pos Menteri adalah momentum yang sangat strategis dalam mewujudkan kabinet yang efektif dalam bekerja. Untuk itu sudah saatnya Presiden perlu didukung agar tidak semata-mata menggunakan pendekatan politik dalam membentuk kabinetnya melainkan juga perlu menggunakan parameter lainnya yaitu prinsip-prinsip yang biasa diterapkan oleh negara yang menganut sistem presidensial salah satunya adalah anggota kabinet harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan mumpuni dan fokus dalam mensukseskan agenda-agenda kerja Presiden serta mempunyai rekam jejak baik agar tidak menjadi beban presiden di kemudian hari.
Dalam pertemuan ini Pengurus Pusat APHTN-HAN juga meminta kesediaan Presiden Joko Widodo untuk membuka Konferensi ini di Istana Negara pada 2 September 2019 dan menerima rekomendasi yang akan dihasilkan dari konferensi selama dua hari tersebut. Presiden Joko Widodo menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan keinginannya untuk mengefektifkan pemerintahannya sekaligus membantu mendorong diskursus akademik di bidang hukum ketatanegaraan mengenai sistem pemerintahan presidensial yang efektif. KNHTN merupakan konferensi tahunan yang digagas oleh PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas dan kemudian diselenggarakan bersama dengan APHTN-HAN. KNHTN ke-6 ini diselenggarakan bersama oleh APHTN-HAN, PUSaKO, PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera di Jakarta
