STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan advokasi kebijakan publik pada 19, 20, dan 25 Mei 2021 secara daring. Pelatihan tersebut diisi oleh beberapa pengajar Jentera seperti Bivitri Susanti, Eryanto Nugroho, Rizky Argama, Fajri Nursyamsi, dan Ronald Rofiandri.
Tujuan umum dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar dan lanjutan perihal advokasi kebijakan publik di Indonesia dari sudut pandang tahapan, metode, teknik, dan pengalaman pelaksanaan advokasi tersebut.
Pelatihan terbagi dalam sepuluh sesi yang berlangsung selama tiga hari. Pada hari pertama terdapat dua sesi yang masing-masing membahas perihal pengenalan advokasi kebijakan dan proses penyusunan aturan serta kebijakan di Indonesia. Pada sesi pengenalan advokasi kebijakan, dibahas beberapa materi seputar pengertian kebijakan publik secara teori dan praktik, karakteristik advokasi kebijakan publik dan advokasi berbasis bukti, dan tahapan advokasi kebijakan publik serta tantangan dalam praktiknya. Sedangkan pada sesi proses penyusunan aturan serta kebijakan di Indonesia, peserta pelatihan mendapatkan materi perihal pengenalan tipe dan konten regulasi di Indonesia.
Pada hari selanjutnya, peserta mengikuti empat sesi yang masing-masing membahas perihal monitoring dan evaluasi regulasi serta kebijakan, identifikasi isu strategis dalam advokasi, pemetaan pemangku kepentingan, dan penyusunan strategi advokasi. Pada sesi pemahaman monitoring dan evaluasi kebijakan, dibahas beberapa hal yakni pemahaman terhadap praktik monitoring dan evaluasi kebijakan di Indonesia, penggunaan beberapa metode monitoring dan evaluasi seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Cost–benefit analysis (CBA), dan pengenalan terhadap peluang serta strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh kelompok masyarakat sipil. Pada sesi selanjutnya yakni identifikasi isu strategis, para pemateri dan peserta pelatihan bersama membahas, mengklasifikasikan dan mengidentifikasi isu serta strategi dalam advokasi kebijakan publik. Pada sesi kelima, dibahas beberapa materi seputar pemetaan pemangku kepentingan yakni perihal pemahaman dan identifikasi keberpihakan terhadap pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan. Hari kedua ditutup dengan sesi penyusunan strategi advokasi yang membahas pemahaman secara mendetail terkait penyusunan regulasi di Indonesia baik dalam sudut pandang eksekutif maupun legislatif, pada tingkatan pusat maupun daerah.
Pada hari terakhir pelatihan, pemateri dan peserta pelatihan bersama membahas beberapa hal dalam empat sesi mengenai tujuan besar advokasi, teknik lobi, pengenalan terhadap perspektif Gender Equality and Social Inclusion (GESI), dan persepektif GESI dalam advokasi kebijakan publik.
