Pengajar STH Indonesia Jentera, Muhammad Faiz Aziz, menjadi pengajar tamu dalam mata kuliah Perbandingan Pemerintah dan Politik Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Politik University of Santo Tomas Filipina pada Kamis (26/5/2022) secara daring. Didirikan pada 1611, University of Santo Tomas Filipina merupakan salah satu universitas tertua di Filipina dan Asia.
Dalam kelas tersebut, Aziz membawakan materi seputar gambaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ia membuka presentasinya dengan memperkenalkan Indonesia dari sudut pandang geografis dan sosial, Indonesia merupakan negara terbesar secara geografis di Asia Tenggara dengan luas 1.904.569 KM², sekaligus dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 270 juta jiwa. Secara sosial, penduduk Indonesia memiliki latar belakang yang sangat beragam, meliputi 1.331 etnis dan suku, 652 bahasa lokal dan 6 agama resmi. Dari luas wilayah, jumlah penduduk dan keragaman tersebut, Aziz menuturkan bahwa pemerintahan Indonesia dikelola secara demokratis sehingga setiap warga negara dari latar belakang apapun dapat memiliki peran yang sama.
Secara historis, Aziz menegaskan bahwa Indonesia selalu memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia sejak awal berdirinya negara. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara berjalan beriringan dengan konstitusi yakni UUD 1945 guna mengawal dua hal yang esensial tersebut. Meski begitu, Aziz menjelaskan bahwa masih banyak terdapat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Kasus-kasus penyusunan undang-undang tanpa melibatkan masyarakat, penangkapan aktivis demokrasi, konflik agraria dan lainnya dianggap telah menyumbat nadi demokrasi. Aziz menyebut bahwa hal-hal tersebut sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak mengingat indeks demokrasi terkini menempatkan Indonesia hanya di peringkat 64 secara global dengan status flawed democracy atau negara demokrasi yang lemah.
Aziz kemudian menjabarkan perjalanan panjang konstitusi dan bagaimana demokrasi dijalankan sesuai dengan konteks Indonesia. Penjabaran tersebut meliputi karakter kepemimpinan pada setiap rezim, struktur negara dari masa ke masa, hierarki pemerintahan, pemerintahan lokal, dan karakter sistem pemilu dan partai politik. Dari perjalanan tersebut Aziz, juga menjelaskan bagaimana pemerintahan dijalankan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu yang menjadi perhatian Aziz adalah bagaimana gelombang protes masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama, yang didakwa melakukan tindak penodaan agama, nyatanya sangat berpengaruh terhadap perubahan peta pemilih pada kontestasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu. Dari kasus tersebut, sentimen keagamaan dalam proses politik menjadi diskursus yang hangat hingga kini.
Menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden serta wakil presiden yang akan berlangsung pada 2024, Aziz menyebut terdapat beberapa isu yang mengiringinya. Dimulai dari wacana revisi konstitusi guna penambahan masa jabatan presiden, isu batas ambang parlemen dan pencalonan presiden yang memberikan kesulitan tersendiri pada partai-partai kecil dan calon presiden independen untuk turut unjuk gigi dalam proses pemilu, hingga kekosongan pemimpin di level daerah yang kemudian akan diisi dari kalangan polisi atau tentara.