Hamid Chalid
Profil
Hamid Chalid mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada 1991, kemudian ia melanjutkan studinya ke University of Melbourne Australia untuk memperoleh gelar Master of Laws (LL.M.) pada 1998. Gelar Doctor of Law (Dr.) didapatkan dari Universitas Indonesia pada 2009. Ia merupakan founder beberapa organisasi seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Imperial Education Foundation, serta kantor pengacara di Chalid and Partners. Saat ini, selain menjabat sebagai Wakil Rektor di Universitas Indonesia, Hamid masih aktif mengajar di FHUI yang telah dijalani sejak 1992.
Hukum tata negara, hukum perusahaan, kepailitan dan penyelesaian sengketa, ekonomi Islam, sistem keuangan, Anti Monopoli dan Hukum Persaingan usaha tidak sehat, bisnis dan kebijakan merupakan bidang keahlian Hamid Chalid.
Hamid telah memiliki pengalaman mengajar selama puluhan tahun. Ia telah menjadi pengajar beberapa mata kuliah, seperti Negara dalam Perspektif Hukum Islam dan Asas-asas Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1992.
Pendidikan
- Sarjana Hukum (S.H.) – Universitas Indonesia (1991)
- Master of Laws (LL.M.) – University of Melbourne, Australia (1998)
- Gelar Doctor of Law (Dr.) – Universitas Indonesia (2009)
Aktivitas
Tahun | Aktivitas |
2014-Sekarang | Vice Rector for HR, Development and Partnership Universitas Indonesia |
2014 | Vice Dean for Academic, Research & Students Affairs Faculty of Law, University of Indonesia |
2007-Sekarang | Permanent Advisor Al-Azhar Syifa Budi Schools Network |
2004-Sekarang | Founder Imperial Education Foundation |
1992 | Senior Lecture Faculty of Law, University of Indonesia |
2002-2005 | Founder CHALID & PARTNERS Law Firm |
2000-2002 | A Steering Committee member of the Drafting Team of Anti Corruption Commission Bill of the Department of Justice and Human Rights |
A Steering Committee member of the Drafting Team of Anti-Money Laundering Bill | |
A board member of the Joint Investigative Team against Corruption (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi–TGPTPK) appointed by the Attorney General (2000-2001). | |
1999-2002 | An Executive Director of an organization named Partnership for Business Competition (PBC) with economic and legal aspects related to Business Competition as its main concentration of activities |
1998-Sekarang | A Board Member of the Indonesian Society for Transparency (Masyarakat Transparansi Indonesia–MTI) |
Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia—PSHK | |
1994-1996 | Associate Lawyer at the “Erman & Associates” Law Office |
an Ad-Hoc Consultant for Legal Reform Project (LRP) Facility |