Kamis (25/10), Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013-2014, menjadi dosen tamu dalam Mata Kuliah Pancasila. Dalam kelas tersebut, Pak Dede, sapaan akrab Chatib Basri, membawakan topik Ekonomi Pasar vs Ekonomi Komando. Ia kemudian memaparkan dua sistem ekonomi tersebut dan bagaimana posisi kebijakan negara-negara yang menganutnya.
Ekonomi pasar dimotori oleh pemikiran Friedrich Hayek, Milton Friedman dan Chicago School. Pak Dede menuturkan bahwa sistem ekonomi pasar erat kaitannya dengan konsep-konsep seperti otonomi individu, invisible hand, impartiality dan flexibility. Otonomi individu dalam sistem pasar ditandai dengan kebebasan individu dalam kepemilikan barang. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut keabsahan dalam kepemilikan tersebut seperti adanya kontrak atau sertifikat kepemilikan menjadi penting untuk dikedepankan.
Dalam sistem ekonomi pasar, kapasitas individu dianggap lebih dari negara. Individu memiliki kebebasan untuk menentukan preferensinya dan tidak dapat dikekang oleh negara. Selain itu, karena sistem ini berjalan mengikuti mekanisme pasar, maka penyelesaian permasalahan ekonomi juga kembali kepada bagaimana pasar bekerja. Itulah mengapa disebut sebagai invisible hand, di mana keseimbangan pasar terbentuk secara natural dengan adanya interaksi dan relasi antara penawaran dan permintaan.
Di lain sisi terdapat juga ekonomi komando dengan Karl Marx sebagai salah satu pencetus utama teori tersebut. Pak Dede menjelaskan bahwa dalam sistem ini, perekonomian diatur secara ketat oleh negara. Dalam sistem ini negara dianggap sebagai diktator ploretariat. Kepemilikan sumber daya dan distribusinya menjadi kuasa penuh negara dan individu tidak memiliki banyak pilihan.
Pak Dede kemudian juga menambahkan perihal sistem yang mengakomodir keduanya yakni teori mixed economy yang diajukan oleh John Maynard Keynes. Dalam sistem tersebut baik negara maupun individu sama-sama memiliki pengaruh terhadap kondisi perekonomian. Negara memiliki peran untuk mengelola sektor publik yang menjadi salah satu pondasi dari sistem perekonomian.
Dalam sistem tersebut, negara juga memiliki peran yang besar untuk menstabilkan kondisi perekonomian di saat krisis. Pak Dede menjelaskan bahwa hal tersebut yang menjadi inspirasi implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika kondisi perekonomian sedang lesu, negara membagikan uang tunai kepada masyarakat dengan harapan permintaan menjadi naik dan roda perekonomian dapat berputar kembali. Namun pembagian uang tunai tersebut tetap diperhitungkan secara matang nominalnya, yakni tidak lebih tinggi dari UMR agar masyarakat tetap bekerja dan berpenghasilan serta tidak hanya mengandalkan bantuan. (MH)
