Kabar

Polemik Masa Jabatan Wakil Presiden

Posted by on 02/08/2018 in Kabar, Kegiatan, Konferensi

Senin (23/7), bertempat di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, diselenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi dengan tema “Polemik Masa Jabatan Wakil Presiden”. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) yang melibatkan beberapa akademisi, yaiut Bivitri Susanti (STH Indonesia Jentera), Bayu Dwi Anggono (PUSKAPSI FH Universitas Jember), Feri Amsari (PUSaKO FH Universitas Andalas), Titi Anggraini (Perludem), Oce Madril (Pukat UGM), Jimmy Usfunan (Universitas Udayana), dan Agus Riewanto (Pusat Kajian Hukum Demokrasi FH Universitas Sebelas Maret).

Diskusi tersebut digagas sebagai respon terhadap pengajuan diri Jusuf Kalla sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 6/PUU-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi dan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) berpandangan bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu hanya pemindahan dari ketentuan Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Karenanya, permohanan baik pemohon maupun pihak terkait adalah mengubah ketentuan Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang sebenarnya bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia 1945 sendiri telah diamanatkan bahwa penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya berlaku untuk satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, konstitusi telah secara tegas mengamanatkan bahwa terdapat pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, untuk menghindarkan negara dari otoritarianisme seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Terkait dengan pandangan bahwa Wakil Presiden merupakan jabatan yang sama dengan Menteri, karena statusnya sebagai pembantu Presiden seperti yang tertera dalam Pasal 4 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, sehingga masa jabatannya tidak dapat disamakan dengan Presiden, Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) menilai bahwa hal tersebut adalah pandangan yang tidak tepat. Wakil Presiden tidak sama dengan Menteri karena pemberhentiannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme impeachement, sedangkan pemberhentian Menteri merupakan wewenang Presiden. Wakil Presiden juga dipilih melalui Pemilu, sedangkan Menteri dipilih secara prerogatif oleh Presiden.

Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) kemudian juga menyoroti legal standing Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai pemohon. Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-XVI/2018, hanya partai politik peserta pemilu yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki legal standing. Sedangkan Perindo baru ikut serta pada pemilu 2019 mendatang sehingga dipastikan tidak memiliki legal standing, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan tersebut. Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) menyimpulkan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara No. 60/PUU-XVI/2018, maka semua usaha pembatasan kekuasaan akan terancam. Hal tersebut akan berimbas juga pada pembatasan jabatan kepala daerah dan wakilnya, kepala atau anggota Lembaga negara/badan/komisi dan jabatan lainnya. Hal tersebut akan berdampak pada lambatnya proses regenerasi kepemimpinan karena kekuasaan akan berputar pada pihak-pihak tertentu saja. Perputaran tersebut berpotensi memunculkan absolutisme kekuasaan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan menjadi pemicu terulangnya praktik KKN seperti pada masa otoritarianisme Orde Baru.(FNI)

Kabar

Jentera dan Badan Keahlian DPR-RI Jajaki Kerjasama Program Magang dan Penelitian

STH Indonesia Jentera menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Keahlian DPR-RI terkait kerjasama penyelenggaraan program magang […]

Belajar Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana Anak

  Senin (29/10), Pengajar dan Mahasiswa Jentera peserta Mata Kuliah Penologi berkunjung ke dua lembaga […]

Belajar Sistem Ekonomi dari Chatib Basri

Kamis (25/10), Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013-2014, menjadi dosen tamu dalam Mata […]

Belajar Forensik ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Jum’at (14/10), Pengajar dan Mahasiswa STH Indonesia Jentera Mata Kuliah Forensik berkunjung ke Departemen Forensik […]

Kuliah Internasional: Membedah Upaya dan Tantangan Melawan Kejahatan Pencucian Uang

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengadakan International Lecture dengan judul “Money Laundering Offences in […]

Setelah Bandung, Mahasiswa Jentera Ukir Penghargaan Ajang MUN di Bali

Muhammad Kahfi Rahmad Sampurno kembali mengukir prestasi di ajang Model United Nations. Kahfi, sapaan akrabnya, […]

Mengajar dengan Humor

Selasa (31/7), STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3), menyelenggarakan workshop […]

Polemik Masa Jabatan Wakil Presiden

Senin (23/7), bertempat di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, diselenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi […]