Kabar

Perebutan Ruang Hidup

Posted by on 20/09/2016 in Kabar, Kegiatan

Perebutan ruang terjadi melalui peraturan-peraturan yang menaunginya, mulai dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, hingga Keputusan Gubernur. Begitulah Vera Soekamvi memulai diskusinya bersama mahasiswa Semester 1 untuk membuka mata kuliah Hukum dalam Masyarakat. Setelah memberikan gambaran umum tentang tarik-menarik ruang, ia menceritakan pengalamannya yang turun langsung membantu warga dalam kasus penggusuran di Kampung Pulo dan Bukit Duri.

Persoalan ganti rugi penggusuran bukan berarti kemewahan yang didapat oleh warga, melainkan itu adalah hak mereka. Maka itu, ganti rugi harus sangat layak bagi warga karena penggusuran bisa dikatakan juga memindahkan kehidupan mereka. Vera menceritakan pengalamannya, “Situasi warga semakin dipersulit karena saat ini, kepemilikan tanah tidak boleh komunal; warga tidak boleh punya hak milik, hanya punya hak sewa yang berlaku dua tahun.” Peraturan yang berlaku seringnya meminggirkan warga yang tidak punya banyak akses terhadap keadilan.

“Legal tetapi tidak terlegitimasi,” Eko Cahyono dari Sajogyo Institute langsung menyambung diskusi dengan tema perebutan ruang hidup yang perlu peka imajinasi spasial. Hukum formal bukan berarti menjamin keadilan sosial. Ada pertarungan politik di dalamnya yang jauh lebih kental. Ada tiga paradigma politik sumber daya alam, yaitu konservasionistik, developmentalistik yang melihatnya sebagai faktor ekonomi, dan eko-populis yang melihatnya sebagai satu-kesatuan.

Perlu diperhatikan dasar pandangnya, yaitu pertama, tanah dan sumber-sumber agraria bukan sepenuhnya barang dagangan; kedua, hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya bersifat kompleks dan berlapis; ketiga, masalah-masalah agraria bersifat historis. Menurut Eko pada Senin, 19 September 2016 di Kampus Jentera, perlu ada penegasan duduk perkara terkait persoalan agraria.

Teori di kelas memang penting, tapi pengalaman akan membuatnya semakin membekas. Maka itu, setelah kuliah perdana ini, mahasiswa mendapat tugas untuk turun lapangan ke Bukit Duri dan Kampung Pulo untuk berkenalan langsung dengan warga dan melihat situasi di sana. Mereka akan mempresentasikannya pada pertemuan mata kuliah Hukum dalam Masyarakat selanjutnya.

Penulis: APH

Kabar

Jentera dan Badan Keahlian DPR-RI Jajaki Kerjasama Program Magang dan Penelitian

STH Indonesia Jentera menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Keahlian DPR-RI terkait kerjasama penyelenggaraan program magang […]

Belajar Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana Anak

  Senin (29/10), Pengajar dan Mahasiswa Jentera peserta Mata Kuliah Penologi berkunjung ke dua lembaga […]

Belajar Sistem Ekonomi dari Chatib Basri

Kamis (25/10), Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013-2014, menjadi dosen tamu dalam Mata […]

Belajar Forensik ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Jum’at (14/10), Pengajar dan Mahasiswa STH Indonesia Jentera Mata Kuliah Forensik berkunjung ke Departemen Forensik […]

Kuliah Internasional: Membedah Upaya dan Tantangan Melawan Kejahatan Pencucian Uang

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengadakan International Lecture dengan judul “Money Laundering Offences in […]

Setelah Bandung, Mahasiswa Jentera Ukir Penghargaan Ajang MUN di Bali

Muhammad Kahfi Rahmad Sampurno kembali mengukir prestasi di ajang Model United Nations. Kahfi, sapaan akrabnya, […]

Mengajar dengan Humor

Selasa (31/7), STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3), menyelenggarakan workshop […]

Polemik Masa Jabatan Wakil Presiden

Senin (23/7), bertempat di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, diselenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi […]