Muhammad Faiz Aziz

Muhammad Faiz Aziz

Staf Pengajar

Tentang

Aziz menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 2003. Pada saat itu, ia memfokuskan dirinya pada program pengkhususan Hukum Ekonomi. Ia juga mengantongi gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Terbuka pada 2006 setelah menempuh studi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara. Aziz melanjutkan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu S2, di Universiti Kebangsaan Malaysia dan berhasil memperoleh gelar Magister Hukum (LL.M.) pada 2016. Kesempatan memperdalam Hukum Ekonomi di Malaysia ia peroleh melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan RI.

 

Bidang Keahlian

Secara umum, Aziz tertarik dan menguasai bidang hukum ekonomi. Secara spesifik, ia memfokuskan dirinya pada kajian terkait keuangan, investasi, pasar modal, infrastruktur, maritim, dan perbatasan wilayah.

 

Pengalaman Mengajar

Aziz tercatat sebagai pengajar di STH Indonesia Jentera sejak 2015 untuk mata kuliah Hukum Perdata.

 

Ringkasan Penelitian

Sejak 2011, Aziz telah melakukan berbagai penelitian. Salah satu penelitian pertamanya adalah penilaian keterbukaan informasi website lembaga peradilan yang berlangsung dari 2011 hingga 2012. Setelah itu, ia turut berkontribusi pada penulisan buku Catatan Awal Tahun Kinerja Legislasi DPR RI: Proses Legislasi: Aspirasi Politik atau Riil? pada 2012. Pada tahun yang sama, Aziz terlibat dalam kajian pengaturan advokasi asing dan kantor hukum asing di Indonesia. Dari 2013 hingga 2014, Aziz melakukan riset pemanfaatan data statistik penegakan hukum sebelum pada 2015 melakukan riset pengaturan Small Claims Court di Indonesia. Salah satu penelitian terkini Aziz yang dijalankan pada 2016 adalah Kerangka Hukum Disabilitas.

 

Aktivitas

Tahun Aktivitas
2015—sekarang Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
2011—sekarang Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
2009—2011 Peneliti di Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program
2009 Konsultan di Booz Allen Hamilton untuk USAID Indonesia Anti Corruption and Commercial Court Enhancement Project
2006—2008 Peneliti di Centre for Finance Investment and Securities Law
2005—2006 Office Manager, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

 

Publikasi

 

Tahun Publikasi
2016 “Developing ASEAN Legal and Institutional Frameworks for Cross-Border Public-Private Partnership on Infrastructure Development,” inside Nazura Abdul Manap, Haliza A. Shukor, Wan Syazana Akmal Wan Roslan, & Ma Kaltum Ishak, Proceedings of the PERSISWA Law Conference 2016 (Persloc 2016), ‘Contemporary Legal Issues Across Globalization’, 23 Juli 2016, Postgraduate Student Association of the Faculty of Law, UKM & Faculty of Law, UKM, 2016, p 499-510.
2016 “Penanaman Modal Asing Langsung dan Tidak Langsung Pasca Perpres DNI 2016”, Jurnal Hukum & Pasar Modal Vol VII, Edisi 12, Juli-Desember 2016, hlm. 31-42.
2016 “Sengketa Batas Maritim dan Zona Pembangunan Bersama.” 16 Juni 2016. Selasar Ekonomi. https://www.selasar.com/ekonomi/sengketa-batas-maritim-dan-zona-pembangunan-bersama.
2016 “Arbitrase Syariah dan Lembaga Peradilan,” 3 Juni 2016. Selasar Ekonomi. https://www.selasar.com/ekonomi/arbitrase-syariah-dan-lembaga-peradilan.
2016 “Polemik Peraturan Menteri Perhubungan Terkait Transportasi Berbasis Aplikasi,” 10 Mei 2016. Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=203.
2016 “Menyelisik Aspek Hukum Pengadaan Infrastruktur Kereta Cepat,” 22 Maret 2016. Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=194.
2016 “ASEAN Integration in the Midst of American and Chinese Dominance,” 2 Maret 2016, Hukum Online English, http://en.hukumonline.com/pages/lt56d66fe7001eb/asean-integration-in-the-midst-of-american-and-chinese-dominance.  
2016 “Pelajaran dari Polemik Proyek Infrastruktur Lintas Negara,” 8 Februari 2016, Hukum Online, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b8b86912da2/pelajaran-dari-polemik-proyek-pembangunan-infrastruktur-lintas-negara-broleh–muhammad-faiz-aziz-.
2016 “Indonesia Needs Creative Economy Law to Spur Job Creation,” 12 Januari 2016, The Conversation – Australia Edition, https://theconversation.com/indonesia-needs-creative-economy-law-to-spur-job-creation-52901.
2015 “Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah Melalui Revisi Undang-Undang Pasar Modal”, 30 Desember 2015. Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=176.
2015 “Kawasan Ekonomi Perbatasan (KEP): Solusi Mempercepat Pembangunan Perbatasan.” Majalah Swa Desa, dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  Edisi No. 6/2015 (November 2015), hlm. 42-43.
2015 “Penanaman Modal dan Kepemilikan Saham di Pasar Modal”, 9 November 2015. Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=162.
2015 “Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia.” Co-Writer, dipublikasikan oleh PSHK.
2015 “Special Zone Benefits”, Opinion, 3 September 2015. http://epaper.thejakartaglobe.com/jg/2015/09/03/files/assets/basic-html/page9.html. Dipublikasikan oleh The Conversation Australia.
2015 “Ahead of ASEAN Economic Community, Indonesia should consider economic zones at her border.” The Conversation – Australia Edition, 1 September 2015.  https://theconversation.com/ahead-of-asean-economic-community-indonesia-should-consider-economic-zones-at-her-borders-46198
2015 “Kajian Pengaturan Advokat Asing dan Kantor Hukum Asing Terkait Dengan Liberalisasi Jasa Profesional.” Jurnal Hukum & Pasar Modal, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Vol. VII/Edisi 10/2015.
2015 “US Patrol in South China Sea May Stop China’s Mischief in Disputed Waters”. The Conversation – Australia Edition, 14 Mei 2015. https://theconversation.com/us-patrol-in-south-china-sea-may-stop-chinas-mischief-in-disputed-waters-41702
2014 Year 2014: “Urgensi UU dan Lembaga Khusus KPS”. Resource Magazine, Edisi No. 21/2nd Year/Oktober 2014.
2014 Year 2014: “Presiden Baru dan Penyelesaian Sengketa Batas Kelautan”. Resource Magazine, Edisi No. 20/2nd Year/September 2014.



Daftar Mata Kuliah

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Penelitian dan Advokasi Bidang Legislasi dan Peradilan

Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia […]

Mahasiswa Jentera Kembali Meraih Penghargaan di Ajang MUN

Setelah meraih penghargaan Verbal Commendation Award di gelaran Bandung Model United Nation, salah satu mahasiswa […]

Mahasiswa Jentera Raih Karya Favorit dalam Lomba Penulisan Blog MK

Prestasi kembali ditorehkan Mahasiswa STH Indonesia Jentera dalam Lomba Penulisan Blog yang diselenggarakan oleh Mahkamah […]

Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera bersama dengan PSHK Indonesia dan Puskapa, mengadakan diskusi publik bertema […]

Bivitri Susanti Bergabung dengan Tim Pemantau Pengusutan Kasus Penyerangan Novel

Pengajar dan Wakil Ketua STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, bergabung dengan tim pemantauan atas penanganan kasus […]

Mahasiswa Jentera Raih Penghargaan di Kompetisi Bandung MUN

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera berhasil meraih prestasi dalam gelaran Bandung Model United […]

Kerjasama Program Magang: STH Indonesia Jentera dan Bawaslu RI

STH Indonesia Jentera menandatangani nota kesepahaman penyelenggaraan program magang dengan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu […]

Kedutaan Besar Kanada dan Jentera Membahas Kerjasama Pendidikan

  Senin, 11 Desember 2017. STH Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]