Erni Setyowati

Erni Setyowati

Staf Pengajar

Tentang

Erni Setyowati (Erni) menyelesaikan program Magister Hukum (M.H.) di Universitas Indonesia pada 2008. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas yang sama pada 2000. Sejak 2000, Erni menjadi peneliti tetap di Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan pernah menjabat sebagai Direktur Program PSHK pada 2006—2008. Ia terlibat dalam berbagai program dukungan teknis untuk beberapa lembaga negara, seperti Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu, Erni juga merupakan anggota tim penyusun kurikulum Mahkamah Agung untuk sertifikasi hakim mediator di pengadilan. Pelatihan perancangan peraturan merupakan bidang yang sering Erni lakukan. Bukan hanya sebagai penulis di beberapa modul,ia juga pemateri di berbagai pelatihan. Selain itu, ia menaruh perhatian pada desentralisasi dan pendidikan hukum, termasuk metode pembelajaran di bidang ilmu hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan, ia memberikan pelatihan tentang metode knowledge sharing.

 

Bidang Keahlian

Berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Erni membuatnya memiliki keahlian dalam membahas Hukum Tata Negara, Desentralisasi, dan Ilmu Perundang-undangan. Selain itu, Erni juga ahli dalam bidang Pendidikan Hukum dan Metode Belajar yang telah ia kembangkan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan fasilitasi.

 

Pengalaman Mengajar

Erni tercatat sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sejak 2015 untuk mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Perundang-undangan.

 

Ringkasan Penelitian

Peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah, adalah salah satu wilayah kajian yang menjadi ketertarikan Erni. Beberapa penelitian tentang peraturan daerah pernah dilakukannya. Misalnya, pada 2016, Erni melakukan penelitian tentang peraturan daerah di Sumba Barat, Makasar dan Pare-pare. Dalam penelitian itu, Erni menggunakan pisau analisis yang dikembangkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia untuk melihat kualitas sebuah peraturan daerah. Bersama Kementerian Tenaga Kerja, Erni juga menelaah peraturan daerah di enam wilayah di Indonesia dalam konteks penerapan pembinaan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja.

 

Bidang pendidikan hukum dan metode belajar juga menjadi ketertarikan lain Erni. Untuk itu, ia terlibat dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar bagi Mahkamah Agung dalam program Sertifikasi Mediator. Pada program ini, Erni memberikan masukan atas substansi serta metode belajar yang paling efektif yang digunakan dalam pelatihan sertifikasi mediator.

 

Aktivitas

 

Tahun Aktivitas
2012 Workshop Metodologi Riset Sosio-Legal
2011—sekarang Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
2010 Penilaian Kapasitas Organisasi bagi Mitra ACCESS di Sulawesi Tenggara
2008 Penyusunan Keputusan Presiden tentang Transparansi Industri Ekstraktif, didukung oleh World Bank.
2008 Design Mission untuk Program Dukungan Parlementer United Nations Development Programme (UNDP)
2007—2009 Direktur Program di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
2007 Pelatihan Fasilitasi Vibrant, diadakan oleh Inspirit di Kuta, Bali
2005—2007 Wakil Direktur Program di PSHK
2004 Extension Course di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
2002 Workshop Pengawasan Legislatif, diadakan oleh Center for Legislative Development di Filipina
2001 Legal Drafting Training, diadakan oleh George Washington University di Jakarta

 

Penelitian

 

Tahun Penelitian
2015 Pengembangan Kurikulum Sertifikasi Mediasi Mahkamah Agung RI, bekerja sama dengan Australia Indonesia Program for Justice (AIPJ)
2013 Pengembangan Modul untuk Konsultasi Publik bagi DPRD, bekerja sama dengan Australia Indonesia Program for Decentralization (AIPD)
2011—2012 Peninjauan Regulasi Daerah terkait Pendidikan di Bidang Teknik dan Pelatihan Vokasi, diadakan oleh Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.  
2010 Pengembangan Modul untuk Legislative Drafting Training, diadakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
2009 Pengembangan Modul untuk Pelantikan Anggota Parlemen, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan Konrad Adenaur Stiftung
2008 Penilaian Kinerja DPRD Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Aceh, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan The Asia Foundation
2008 Pembuatan Komik mengenai Legislasi, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan Open Society Institute
2008 Penilaian Peraturan Lokal di Sumba Barat, DKI Jakarta dan Bulukumba, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan Konrad Adenaur Stiftung
2008 Riset dan Advokasi RUU MD3 (MPR, DPR, DPR and DPD), diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan Partnership for Government Reform
2007 Pembuatan Modul Perancangan Undang-Undang untuk Aceh, diadakan oleh PSHK, Aceh Development Fund dan Badan Rehabiltasi dan Rekonstruksi Aceh
2006 Monitoring dan Evaluasi Proses Legislasi, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan Konrad Adenaur Stiftung
2006 Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Proses Legislasi, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan Indonesia Democratic Reform Support Program (DRSP)
2006 Catatan Akhir Tahun Kinerja Legislasi DPR 2006, diadakan oleh PSHK
2005 Riset mengenai Undang-Undang Perkoperasian, diadakan oleh Sekjen DPR
2005 Program Parliament Watch; sebuah program yang memantau parlemen, khususnya dalam proses pembuatan kebijakan, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan The Asia Foundation
2005 Riset mengenai Posisi Ketua MPR, riset pribadi untuk Ketua MPR
2004 Pembuatan Modul Legislative Drafting Program
2004 Regulasi Pemerintah untuk Memproteksi Penyandang HIV/Aids dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
2004 Riset RUU Struktur dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan International IDEA
2003 Riset mengenai Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Undang-Undang, diadakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil tentang Proses Pembuatan Undang-Undang Partisipatif
2002 Riset mengenai Proses Parlementer, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan The Asia Foundation
2001 Riset mengenai Tanggung Jawab Profesi Hukum, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan The Asia Foundation
2000 Reposisi Lembaga Negara: Studi mengenai MPR, DPR, dan Kepresidenan, diadakan oleh PSHK dan bekerja sama dengan USAID

 

Kegiatan Fasilitasi dan Pelatihan

 

Tahun Penelitian
2016 Pelatihan Analisa Cost and Benefit bagi Mitra Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) The Asia Foundation
2015 Training of Trainer bagi Mahkamah Agung RI terkait Knowledge Sharing
2015 Legislative Drafting Training bagi Penyandang Disabilitas
2013 Fasilitator bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai Analisa Cost and Benefit
2013 Fasilitator bagi Komnas Perempuan mengenai Indikator Kebijakan Konstitusional
2013 Legistative Drafting Training bagi SETAPAK, The Asia Foundation
2012 Legislative Drafting Training, Mei dan Oktober, diadakan oleh STH Indonesia Jentera
2012 Legislative Drafting Training mengenai Kebijakan Daerah bagi Aparat Pemerintah Daerah di Bau-bau, diadakan oleh ACCESS
2012 Legislative Drafting Training mengenai Kebijakan Daerah bagi Aparat Pemerintah Daerah di Buton Utara, diadakan oleh ACCESS
2012 Fasilitator Pengembangan Modul untuk Perancangan Peraturan Daerah
2011 Legislative Drafting Training untuk Komisi Yudisial
2011 Fasilitasi dan Perancangan Peraturan Daerah terkait Anggaran Partisipatoris di Sumba Barat, diadakan oleh ACCESS
2011 Legislative Drafting Training, held diadakan oleh PSHK
2010 Legislative Drafting Training untuk CSO di Sulawesi Tenggara, diadakan oleh ACCESS dan AusAid
2010 Legislative Drafting Training, diadakan oleh PSHK
2010

Legislative Drafting Training bagi mitra Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), diadakan oleh HUMA

2010 Legislative Drafting Training bagi Komunitas Petani di Sumbawa.
2008 Legislative Drafting Training bagi Anggota Pemerintah Daerah dan CSO di Bau-bau, diadakan oleh Asian Law Group and ACCESS
2008 Legislative Drafting Training bagi Masyarakat Sipil di Bau-bau, diadakan oleh ACCESS dan Yappika.
2007 Legislative Drafting Training bagi Sekretariat Pemerintah Lokal Banda Aceh, diadakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias.
2006 Legislative Drafting Training bagi Masyarakat Sipil di Praya, Lombok Tengah, diadakan oleh Yappika dan ACCESS.
2006 Legislative Drafting Training bagi Masyarakat Sipil dan Pemerintahan Lokal di Jeneponto, Sulawesi Selatan, diadakan oleh ACCESS dan Yappika.
2006 Legislative Drafting Training bagi Staf DPD, diadakan oleh PSHK.
2005 Focus Group Discussion mengenai Amandemen Kebijakan Internal DPRD Kabupaten Bulukumba dan Sinjai.
2005 Legislative Drafting Training di Lampung, diadakan oleh PUSBIK.
2005 Legislative Drafting Training di Bojonegoro.
2004 Legislative Drafting Training di Makasar, diadakan oleh Yappika.
2004 Legislative Drafting Training di Malang, diadakan oleh LBH Malang.
2003 Legislative Drafting Training di Mataram, diadakan oleh PSHK.
2003 Seminar mengenai Proses Pembuatan Undang-Undang Partisipatif di Makassar, diadakan oleh Koalisi NGO untuk Proses Pembuatan Undang-Undang.
2003 Seminar mengenai DPRD Demokratis di Pekanbaru, diadakan oleh LPAD
2003 Seminar mengenai DPRD Demokratis di Banjarmasin, diadakan oleh WALHI
2003 Seminar mengenai DPRD Demokratis di Surabaya, diadakan oleh LBH Surabaya.
2003 Seminar mengenai DPRD Demokratis di Gorontalo, diadakan oleh PSHK dan kerja sama dengan UNDP dan International IDEA.

 

Publikasi

Tahun Publikasi
2015 Modul Pelibatan Publik: Seri Peningkatan Kapasitas  DPRD; (PSHK,  2015)
2013 Yunanto, Hartanto dan Bartolomeus, Publik dan Reklame di Ruang Kota Jakarta (Ruang Rupa, 2013) (Co-Author).
2012 Peraturan Adalah Kabar Gembira: Modul Perancangan Peraturan Perundang-undangan (STH Indonesia Jentera)
2011 Legislasi: Aspirasi atau Transaksi (Editor Substansi), PSHK
2010 Merancang Peraturan Untuk Perubahan (Modul untuk Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan), PSHK.
2010 Kinerja Legislasi DPRD Sumbawa 2000—2010, DPRD Kabupaten Sumbawa.
2008 Mengais Harapan Di Ujung Pengabdian, PSHK. (Co-Author)
2008 Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah (Co-Author)
2007 Bobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK terhadap Kinerja Legislasi DPR
2006 Panduan Bantuan Hukum Indonesia. (Co-Author), PSHK
2005 Panduan Praktis Pemantauan Legislasi, (Co-Author), PSHK.
2004 Menciderai Mandat Rakyat: Catatan PSHK Terhadap Kinerja Legislasi DPR 2004 (Co-Author)
2003 Bagaimana Undang-undang Dibuat (Co-Author), PSHK
2003 Penyusunan undang-undang Di tengah Kejaran Waktu. Jurnal Hukum Jentera Edisi 2 Tahun 2003
2001 Advokat Indonesia Mencari Legitimasi (Co-Author), PSHK
2000 Reposisi Lembaga-lembaga Negara (Co-Author), PSHK

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Jentera dan Badan Keahlian DPR-RI Jajaki Kerjasama Program Magang dan Penelitian

STH Indonesia Jentera menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Keahlian DPR-RI terkait kerjasama penyelenggaraan program magang […]

Belajar Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana Anak

  Senin (29/10), Pengajar dan Mahasiswa Jentera peserta Mata Kuliah Penologi berkunjung ke dua lembaga […]

Belajar Sistem Ekonomi dari Chatib Basri

Kamis (25/10), Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013-2014, menjadi dosen tamu dalam Mata […]

Belajar Forensik ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Jum’at (14/10), Pengajar dan Mahasiswa STH Indonesia Jentera Mata Kuliah Forensik berkunjung ke Departemen Forensik […]

Kuliah Internasional: Membedah Upaya dan Tantangan Melawan Kejahatan Pencucian Uang

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengadakan International Lecture dengan judul “Money Laundering Offences in […]

Setelah Bandung, Mahasiswa Jentera Ukir Penghargaan Ajang MUN di Bali

Muhammad Kahfi Rahmad Sampurno kembali mengukir prestasi di ajang Model United Nations. Kahfi, sapaan akrabnya, […]

Mengajar dengan Humor

Selasa (31/7), STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3), menyelenggarakan workshop […]

Polemik Masa Jabatan Wakil Presiden

Senin (23/7), bertempat di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, diselenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi […]