Bivitri Susanti

Bivitri Susanti

Staf Pengajar

Tentang

Bivitri Susanti (Bibip) adalah salah satu pelopor pendirian PSHK. Saat ini, ia sedang dalam tahap menyelesaikan pendidikan doktoralnya di University of Washington School of Law, Seattle, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia memperoleh gelar master (LLM in Law and Development) dari University of Warwick pada 2002, United Kingdom, dengan beasiswa dari British Chevening Award dan gelar Sarjana Hukum ia peroleh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999.

Bibip mendapat kepercayaan untuk berperan sebagai Direktur Eksekutif PSHK selama 2003—2007. Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Staf Ahli untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (2007), Staf Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), serta tampil sebagai ahli dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi.

 

Bidang Keahlian

Bibip berkecimpung dalam hukum tata negara sejak reformasi bergulir. Sejak itu, ia focus akan beberapa hal, yaitu hukum tata negara, perancangan peraturan perundang-undangan, antikorupsi, dan peradilan. Ia banyak mengemukakan pendapatnya melalui media massa nasional, jurnal-jurnal nasional dan internasional, serta berbagai konferensi. Selain itu, ia juga kerap melakukan advokasi kebijakan.

Aktivitas

Tahun Aktivitas
Agt 2007—Jan 2009 Tenaga Ahli di Dewan Perwakilan Daerah RI
Jan 2005—Jun 2007 Tenaga Ahli di Kejaksaan Agung RI
Jan 2003—Nov 2007 Direktur Eksekutif di PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia)
2013 Panduan Pemeriksaan Peraturan Daerah, penelitian untuk Epistema Institute
2012 Kontributor untuk Indonesia Country Report for NGO Law Monitor, International Center for Not-For-Profit Law. Laporan diperbarui setiap bulan sejak Mei 2010-Desember 2012 dapat dibaca pada http://www.icnl.org/knowledge/ngolawmonitor/indonesia.htm.
2003 Kontributor untuk Indonesia Country Report of Not-for-Profit Organization Laws & Regulations for United States International Grantmaking (USIG) dan the International Center for Not-For-Profit Law. Laporan yang diperbarui setiap enam bulan sejak Desember 2003 sampai sekarang dapat diunduh dari http://www.usig.org/countryinfo/indonesia.asp.
November 2010—April 2011 Rapporteur untuk Indonesia dalam Baseline Survey on Rule of Law for Human Rights in ASEAN(Association of South-East Asian Nations) Countries, diselenggarakan untuk Human Rights Resource Center for ASEAN. Laporan penelitian dapat diunduh dari http://hrrca.org/system/files/Rule_of_Law_for_Human_Rights_in_the_ASEAN_Region.pdf
2006 Koordinator tim peneliti dalam Penelitian tentang Hak Anak dalam Hukum Indonesia, PSHK and UNICEF
2005 Assessment of the Policies of Key State Institutions in the Indonesian Democratization Process, baseline assessment untuk USAID’s Democratic Reform Support Program (“DRSP”), PSHK
2005 Cetak Biru Pengadilan HAM, bersama Mahkamah Agung RI
2004 Penelitian tentang Kinerja Legislatif DPR 1999-2004, PSHK dan the Asia Foundation. Laporan penelitian disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta, 30 September 2004.
2004 Penelitian tentang Kinerja Legislatif 2003, PSHK dan the Asia Foundation (November 2003—Januari 2004). Laporan penelitian yang berjudul “Menciderai Mandat Rakyat: Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR Tahun 2003,” disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta, 20 Januari 2004.
2003 Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI (Maret—Oktober 2003).
2003 Penelitian tentang Kinerja Legislatif 2003-2004, PSHK dan the Asia Foundation. Laporan penelitian yang berjudul “Menggugat Prioritas Legislasi DPR: Catatan PSHK untuk Masa Sidang DPR 2003-2004” disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta, 2 September 2003.
2000 Research on Business Actors’ Awareness of Competition Law in Three Large Indonesian Cities, PSHK, Partnership for Business Competition, Georgetown University, dan USAID.
1999 Penelitian tentang Reformasi Konstitusi, PSHK dan Masyarakat Transparansi Indonesia.
1999 Penelitian tentang Keputusan Presiden yang Menyimpang 1968—1992, dilakukan untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Okt 1999—Sep 2001 Ketua Divisi Hukum Konstitusi dan Demokrasi di PSHK.
1999—2001 Peneliti di LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan).
1999—2002 Asisten Pengajar Mata Kuliah Hukum Pasar Modal di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1999-2002)
1998—sekarang Peneliti di PSHK.
1998—2=000 Peneliti di Masyarakat Transparansi Indonesia.
1998 Penelitian tentang Keputusan Presiden yang Menyimpang 19931998, PSHK dan Masyarakat Transparansi
Ags—Nov 1997 Corporate Secretary Staff di PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Feb—Mar 1997 Magang di Hadiputranto, Hadinoto and Partners Law Offices.
Nov—Des 1996 and Apr 1997  Magang di Lubis, Ganie, Surowidjojo Law Offices.

 

Publikasi

Tahun Publikasi
2010 Bivitri Susanti, ed. Menguatkan Dewan Perwakilan Daerah. Jakarta: UNDP and DPD, 2010.
2009 Bivitri Susanti. Memilih, Memilah, dan Menyempurnakan Komisi Independen Dalam Konstitusi. Dalam Haris Jauhari, ed. Jalan Berliku Amandemen Komprehensif. Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2009: 59—68.
2009 Bivitri Susanti. Menata Ulang Kedudukan Wakil Rakyat. Dalam Andy Ramses M and La Bakry, eds. Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009: 425—439.
2009 Bivitri Susanti. Lembaga Perwakilan Rakyat Trikameral, Supremasi DPR dan Sempitnya Ruang Demokrasi Perwakilan: Isi dan Implikasi UU Susduk dan Cermin Carut Marutnya Konstitusi. Dalam Andy Ramses M and La Bakry, eds. Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009: 440—456.
2008 Bivitri Susanti. The Implementation of the Right to Health Care and Education: Indonesian Case. In Varun Gauri and Daniel Brinks, Eds. Courting Social Justice: Judicial Enforcement of Social and Economic Rights in the Developing World. New York: Cambridge University Press, 2008: 224—267.
2008 Bivitri Susanti. The Implementation of the Right to Health Care and Education: Indonesian Case. In Varun Gauri and Daniel Brinks, Eds. Courting Social Justice: Judicial Enforcement of Social and Economic Rights in the Developing World. New York: Cambridge University Press, 2008: 224—267.
2008 Bivitri Susanti. Hukum dan Identitas Kebangsaan. Dalam Musa Asya’arie, et. al., eds. Menemukan Kembali Kebangsaan dan Rasa Kebangsaan. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2008: 159—191.
2007 Rival Gulam Ahmad, et. al9 Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial. Jakarta: PSHK, 2007. (sebagai Co-author)
2007 Bivitri Susanti, et. alBobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006.Jakarta: PSHK, 2007.
2006 Kelompok DPD di MPRRI, Indra J. Piliang, dan Bivitri Susanti. Untuk Apa DPD RI. Jakarta: Kelompok DPD diMPR RI, 2006.
2006 Bivitri Susanti. Fungsi dan Peran Ideal DPD. Dalam Agus Haryadi ed. Bikameral Bukan Federal. Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006: 77—98.
2006 Bivitri Susanti et.alCatatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2005. Jakarta: PSHK, 2006.
2005 Bivitri Susanti, Binziad Kadafi, Reny Rawasita Pasaribu. Struktur DPR untuk Lembaga Perwakilan Yang Responsif. Jakarta: Forum Politisi dan Friedrich Naumann Stiftung, Desember 2005.
2005 Bivitri Susanti. Bukan Sekadar Lembaga Pemberi Pertimbangan: Peran DPD dalam Proses Legislasi. Jurnal Legislasi Indonesia (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Vol. 2 No. 3 – September 2005: 46—66.
2005 Erni Setyowati, et. alPemantauan Proses Legislasi. Jakarta: PSHK, 2005. (sebagai Co-author)
2003 Bivitri Susanti. Implikasi Globalisasi terhadap Perubahan Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi, Politik, dan Pembangunan. Jurnal Konstitusi (Mahkamah Konstitusi RI), Vol. 2, No. 3, Mei 2003: 108—129.
2005 Rival Gulam Ahmad, et. alManual Perancangan Peraturan untuk Transformasi Sosial. Jakarta: PSHK, 2005. (sebagai Co-author)
2004

 

 

 

Bivitri Susanti. Menimbang Program Pembaruan Peradilan Calon Presiden. Teropong (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia/ MaPPI) Vol. IV No. 3 Desember 2004.
2004 Bivitri Susanti. Perubahan Konstitusi dan Peran Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Proses Demokratisasi dalam Arief T. Surowidjojo, ed. Pembaruan Hukum: Kumpulan Pemikiran Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: ILUNI-FHUI, 2004: 81—102.
2003 Bivitri Susanti. Neo-Liberalisme, Sosialisme Indonesia, dan UUD 1945. Jurnal Hukum Jentera, Edisi 2 (2003): 74—102.
2003 Bivitri Susanti. Hukum dalam Ideologi Marx. Jurnal Hukum Jentera, Edisi 2 (2003): 133—138.
2003 Bivitri Susanti. Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum: Mau Dibawa Ke mana? Teropong. Vol.III No. 3 Desember 2003: 34—42.
2002 Bivitri Susanti. Fondasi Baru Rumah Indonesia. Dalam Agus Priyanto, ed. Analisis Hukum 2002. Jangan Tunggu Langit Runtuh. Jakarta: Hukumonline, 2003: 83—89.
2001 Binziad Kadafi, et. alAdvokat Indonesia Mencari Legitimasi: Penelitian tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: PSHK, 2001. (sebagai Co-Author)
2000 Bivitri Susanti, et. al., Semua Harus Terwakili: Studi tentang MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia. Jakarta: PSHK, 2000.
1999 ICEL and LeIP. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: ICEL and LeIP, 1999. (sebagai Co-Author).

 

Penghargaan

Tahun Penghargaan
2008—2009 Graduate School Top Scholar Award, Graduate School of University of Washington.
2001—2002 The British Chevening Awards, UK Government.
1997 Mahasiswa Berprestasi Utama Kedua, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,.
1997 Juara Pertama (dalam tim beranggotakan tiga) Lomba Debat “Adu Nalar Mahasiswa”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
1997 Juara pertama (dalam tim), Kompetisi Peradilan Semu (Moot Court Competition), Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Menyambut Mahasiswa Baru, BEM Jentera Menyelenggarakan POSE 2019

Badan Eksekutif Mahasiswa STH Indonesia Jentera menyelenggarakan rangkaian Pekan Olahraga dan Seni (POSE) pada Jumat-Senin, […]

Wisuda Sarjana Pertama Sekaligus Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Sidang Senat Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019-2020 […]

Menguatkan Pendidikan Tinggi Hukum di Wilayah Timur Indonesia

  STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden, Fakultas Hukum UGM, […]

Presiden Siap Membuka Konferensi HTN untuk Perkuat Kabinet Presidensial Efektif

Rabu, 7 Agutus 2019, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara […]

Memperkenalkan Jentera ke Tsinghua University

Sekretaris Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera, Sri Bayuningsih Praptadina, menghadiri kunjungan Mahasiswa Tsinghua […]

Membedah Ketimpangan Gender dalam Kasus-kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

STH Indonesia Jentera bekerjasama dengan Lokataru Foundation dan Jurnal Perempuan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Ketimpangan […]

Melanjutkan Munir, Menjadi Pembaru Hukum

Jentera turut serta menyelenggarakan Ngaso Malam Kamis edisi ke-19 bersama Aksi Kamisan dan Kios Ojo […]

Selamat Bergabung Pak Kuntoro

Kabar gembira kembali menghampiri Jentera! Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE resmi bergabung dengan […]