preloader

Bivitri Susanti

Bivitri Susanti

Pengajar Tetap
bivitri.susanti@jentera.ac.id

Profil

Bivitri Susanti merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014, visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018. Bivitri adalah penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.

Bivitri Susanti memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Pada Juli 1998, bersama beberapa senior dan rekannya, ia mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Bivitri kemudian melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris, pada 2002, dengan predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award. Kemudian ia melanjutkan studi ke jenjang doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Bivitri dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum melalui perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Misalnya dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), dan advokasi berbagai undang-undang. Bivitri juga aktif dalam berbagai upaya pembaruan hukum melalui partisipasinya dalam penyusunan berbagai undang-undang dan kebijakan, serta bekerja sebagai konsultan untuk berbagai organisasi internasional.

Pendidikan

  • Sarjana Hukum (S.H.) – Universitas Indonesia (1999)
  • Master of Laws (LL.M) – University of Warwick, Inggris (2002)

Publikasi

Kekuasaan dan Perlawanan

Pada masa lampau, saat negara dikuasai raja-raja bermodal keturunan dan…

Demokrasi Bukan Hanya Pencoblosan

Benarkah kemunduran demokrasi hanya keprihatinan kalangan kelas menengah terdidik? Pertanyaan…

Payung Hitam untuk Republik

Payung-payung hitam terbuka setiap Kamis di seberang Istana Negara, Jakarta,…

Etik, Hukum, dan Kekuasaan

Hukum belakangan ini sering kali dijadikan perisai dari pertanyaan soal benar…

Kritik Bukan Kejahatan

Sejak kapan mendiskusikan riset disebut kejahatan? Fatia Maulidiyanti, Koordinator Komisi…

Darurat Sirkulasi Politikus

Seperti udara, aktor politik juga harus mengalami sirkulasi atau penggantian…

Utak-atik Politik Meruntuhkan Independensi Mahkamah Konstitusi

Begitu pentingnya kekuasaan kehakiman dalam suatu negara karena ia berfungsi…

Politisasi Mahkamah Konstitusi

Banyak jalan menuju Roma,” kata peribahasa. Begitu pun, banyak jalan…

Problem Hak Menguasai oleh Negara

KASUS-KASUS konflik tanah seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan…

Hukum untuk Siapa?

Mengapa hukum bisa begitu beringas terhadap sebagian warga dan begitu melindungi untuk…

Hukum Alat Merdeka Berkata-kata

Gambar apa yang muncul di benak Anda saat kita berpikir…

Demokrasi dan Politik Kewargaan

PANAS membakar siang itu, 8 Juni 2023. Serombongan massa berdiri…

(Harusnya) Bukan Negara Kekuasaan

Alkisah, Alexander Agung bertanya kepada seorang perompak, mengapa ia melakukan berbagai kejahatan…

MK, Ada Apa di Balik Kejar Tayang Kursi KPK?

Ilustrasi MI ADA apa di balik putusan Mahkamah Konstitusi yang…

Membongkar Elektabilitas

Panggung pertunjukan pemilihan presiden sudah semakin terbuka dengan diumumkannya nama…

Demokrasi Tanpa Etika Politik

Laporan Kompas (27/3/2023) yang membahas hasil survei Litbang Kompas mengenai menurunnya kepercayaan pada lembaga-lembaga…

Segala Cara Menunda Pemilu

KAMIS, 2 Maret 2023 kemarin kita dikejutkan oleh Putusan Pengadilan…

Hukum untuk Memenangkan ”Orang Kalah”

”Orang Kalah” adalah sebuah kenyataan. Mereka sering kali ditulis sebagai…

Masa Jabatan, Matematika, dan Alat Tukar

Masa jabatan bukan matematika, bukan pula alat tukar. Sebab, masa jabatan…

Otoritarianisme Berbungkus Hukum

Apa yang lebih berbahaya daripada penguasa yang berkuasa po9litik dengan…

Dekolonialisasi Hukum Pidana

AKHIRNYA dia datang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dewan Perwakilan…

Runtuhnya Pilar-pilar Negara Hukum

Fiat justitia ruat caelum: tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh….

Pahlawan dan Ruang Kewargaan

Hari ini adalah hari terbaik untuk merefleksikan kembali soal kepahlawanan….

Titik Nol Pembaruan Kepolisian

Semua mata saat ini tertuju pada kasus Ferdy Sambo di…

Mabuk Kekuasaan Merusak Kemandirian Yudikatif

Benar kata orang bijak, kekuasaan bisa begitu memabukkan, bukan hanya…

Berdebatlah, Para Calon Pemimpin

Semakin mendekati 2024, politik makin terlihat seperti sinetron untuk ditonton,…

Kebijakan Tanpa Kebajikan

Mengapa keputusan yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat luas…

Hukum yang Menindas

RIBUT-RIBUT soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP membuat kita…

Wakil Rakyat Bukan Pabrik Undang-Undang

Partisipasi bukan hantu. Tak ada yang perlu ditakuti dari proses…

Jabatan Menteri Bukan Komoditas Politik

HARI-HARI ini kita banyak melihat pertunjukan politik. Yang terbaru: perubahan…

Rakyat Hanya Penonton dalam Drama Pilpres

Pemilihan presiden serupa drama dengan banyak pertikaian dan pelukan. Namun,…

Kerusakan Etik Bernegara

Mohon maaf lahir dan batin. Susunan kalimat yang sederhana ini…

Bahaya Otoritarianisme Terselubung

Pemuja dan pengkritik penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi. Yang tak…

Untung-Buntung dari Penundaan Pemilu

Bisa dipastikan tidak banyak yang memikirkan soal Pemilu 2024 saat…

Pengkhianatan Terhadap Konstitusi

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan…

Hukum Untuk Pembangunan

JAWA Tengah, 1993, pemerintah sedang membangun waduk Kedungombo. Masyarakat mencoba…

Belantara Benturan Kepentingan

Mengapa pejabat tidak boleh berbisnis? Bukankah bekerja adalah hak asasi…

BRIN dan Politisasi Riset

RISET yang dikungkung prosedur administrasi dan dibuat hanya untuk menghabiskan…

Legislasi untuk Siapa?

Akhir dan awal tahun identik dengan refleksi dan resolusi. Begitu…

Buruk Muka, Oknum Ditunjuk

Polisi adalah ujung tombak sistem penegakan hukum dan penjaga ketertiban…

Logika Sesat Kebebasan Seksual

TAK ada yang perlu ditakuti dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…

Atas Nama Pembangunan

”Pembangunan, Yes; Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, No”. Adaptasi dari…