Anugerah Rizki Akbari

Anugerah Rizki Akbari

Tentang

Anugerah Rizki Akbari (Eki) adalah pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Lahir di Sumenep, Jawa Timur, Eki menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan menyelesaikan studi S2 di Universiteit Leiden, Belanda, dengan gelar Master of Science in Criminology dengan spesialisasi Crime and Criminal Justice. Eki juga merupakan penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Juni 2014. Sebelum aktif di Jentera, Eki pernah bergabung sebagai peneliti di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, serta tim pengajar di Bidang Studi Hukum Pidana FHUI. Fokus keahlian yang didalami Eki antara lain hukum pidana, kebijakan pidana, kriminalisasi, dan criminal justice.

 

Bidang Keahlian

Latar belakang pendidikan Eki yang terdiri dari Hukum dan Kriminologi membuatnya memfokuskan keahliannya pada bidang hukum pidana, kebijakan pidana, criminal justice, kriminalisasi, legislasi pidana, pembaruan peradilan.

Tahun Riwayat Pemberian Keterangan Ahli
31 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pengujian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Nomor Register : 68/PUU-XV/2017

19 Oktober 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Permohonan Praperadilan atas Penetapan Tersangka terhadap Sulaiman

Nomor Register : 16/Pra.Per/2017/PN.JKT.UT

13 Juni 2017 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pengujian KUHP terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Makar)

Nomor Register : 07/PUU-XV/2017

30 Mei 2017 Polsek Penjaringan, Jakarta Utara

Tindak Pidana Penipuan dan/atau Perlindungan Konsumen

Nomor Register : 211/K/III/2016/Sek.Penj

22 September 2016 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD RI Tahun 1945

Nomor Register : 46/PUU-XIV/2016

 

Pengalaman Mengajar

Sejak September 2011 hingga 2017, Eki tercatat sebagai pengajar Bidang Studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam bidang studi itu, ia membahas Asas-Asas Hukum Pidana, Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana, Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, Hukum Sanksi, Tindak Pidana Korupsi, dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Barulah pada 2015 hingga kini, ia mulai aktif mengajar di STH Indonesia Jentera, khususnya untuk mata kuliah Hukum Pidana.

Tahun Riwayat Perkerjaan
2016-Sekarang Pengajar Tetap Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
2016—2017 Koordinator Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI
2011—2017 Pengajar Bidang Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas
Indonesia
2013—2014 Kepala Bidang Riset MaPPI FHUI
2011—2013 Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
(LeIP)
2010 Asisten Peneliti MaPPI FHUI

 

Ringkasan Penelitian

Tesis Eki yang diselesaikan pada 2015 di Universiteit Leiden berjudul “Controlling the society through criminalization: The Case of Indonesia”. Studi itu mengeksplorasi praktik-praktik kriminalisasi di Indonesia pada periode 1998—2014 dengan cara menyelidiki kecenderungan pemerintah Indonesia dalam mengkriminalisasikan berbagai perilaku dalam peraturan perundangan-undangan. Dengan menggunakan beberapa database online terkait legislasi di Indonesia, analisis lebih lanjut dilakukan dengan preferensi pada hukum pidana untuk mengatur masyarakat, tren kriminalisasi, jenis perilaku kriminalisasi, tingkat hukuman, dan tingkat keseriusan pelanggaran. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki ketergantungan yang kuat terhadap hukum pidana dalam rangka mengontrol perilaku. Akibatnya, perlu diadakan reklasifikasi tindak pidana apabila Indonesia ingin mengarah pada hukum pidana yang lebih baik.

Tahun Riwayat Penelitian
2017 Disparitas Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi
2016 Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan
2014 Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
2013-2014 Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia: Penelitian Putusan-Putusan Mahkamah Agung pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006-2013
2012-2013 Pengaruh Nilai Mata Uang dalam Perumusan Ketentuan Pidana terhadap Sistem Pemidanaan: Implementasi PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dalam Praktik Peradilan
2013 Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
2011-2012 Pengadaan Barang dan Jasa dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi

 
Publikasi

Tahun Publikasi Ilmiah
2017 Akbari, A. R., Saputro, A. A., & Marbun, A. N. (2017). Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi atas Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, & USAID.
2017 Zulfa, E. A., Akbari, A. R., & Samad, Z. I. (2017). Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan. Cet. 1, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers.
2017 Akbari, A. R., & Reza, A. A. (2017). Interpretasi asimetris pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 862 K/Pid.Sus/2010. Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, 12, 25-43.
2016 Akbari, A. R. (2016). Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Parliamentary Brief Series #3. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
2016 Akbari, A. R., Saputro, A. A., & Annisa, B. (2016). Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia & Badan Peperbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2016 Akbari, A. R. (2016). Controlling the society through criminalization: The case of Indonesia. In Conference Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Law, Economics, and Politics (pp. 119). Cambridge, October 17-19, 2016.
2016 Akbari, A. R. (2016). Aspek Kontrol Kejahatan & (Over) Kriminalisasi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46/PUU-XIV/2016. Keterangan Ahli pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 22 September 2016.

Diakses dari

http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/10/ICJR-Keterangan-Ahli_Kesusilaan_ARA.pdf.

2016 Eddyono, S. W., Sofian, A., & Akbari, A. R. (2016). Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia, ECPAT Indonesia, & Koalisi Perempuan Indonesia.
2015 Akbari, A. R. (2015). Potret kriminalisasi pasca Reformasi dan urgensi reklasifikasi tindak pidana di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
2015 Akbari, A. R. (2015). Explaining crimmigration in Indonesia: A discourse of the fights against people smuggling, irregular migration control and symbolic criminalization. Indonesia Law Review, 5(3), 276-290.
2015 Akbari, A. R. (2015). Explaining crimmigration in Indonesia: A discourse of the fights against people smuggling, irregular migration control and symbolic criminalization. In The International Academic Forum (IAFOR). The Asian conference on the social sciences 2015: Official conference proceedings (pp 509-523).

Diakses dari

http://iafor.org/archives/proceedings/ACSS/ACSS2015_proceedings.pdf

2015 Akbari, A. R. (2015). Controlling the society through criminalization: The case of Indonesia (Master Thesis). Leiden: Universiteit Leiden.
2014 Salampessy, M. Y., Akbari, A. R., & Lazuardi, S. (2014). Melawan ketidakadilan: Studi mengenai gender dan bantuan hukum struktural di Indonesia. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2013 Akbari, A. R., & Wicaksana, D. A. (2013). Spreading reform viruses to law school and its students. Dipresentasikan pada International Conference on Southeast Asia Legal Education: Preparing Lawyers for Tomorrow’s Society and Profession, University of Airlangga, Indonesia, 1-2 October 2013.
2013 Akbari, A. R., & Istiani, N. (2013). What does the repetition of basic law school courses on judge candidate’s training tell us?. Dipresentasikan pada International Conference on Southeast Asia Legal Education: Preparing Lawyers for Tomorrow’s Society and Profession, University of Airlangga, Indonesia, 1-2 October 2013.
2012 Akbari, A. R. (2012). Refleksi atas upaya kriminalisasi hakim dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan RUU Mahkamah Agung. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum, 1, 53-56.
2012 Akbari, A. R. (2012). Premanisme dan tersumbatnya jalur-jalur penyelesaian sengketa: Upaya institusi peradilan untuk mengembalikan fungsi peradilan melalui penerapan sistem kamar di
Mahkamah Agung. Juris LK2 FHUI, 1.
2011 Akbari, A. R. (2011). Tindak pidana penganiayaan pada cabang olahraga sepakbola: Penerapan parameter legitimate sport dalam kasus R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 pada hukum pidana Indonesia. (Undergraduate Thesis). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Penghargaan

Tahun Penghargaan
2014—2015 Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (PK-15) oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
September 2011 Wisudawan Terbaik oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2009—2011 Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif Tertinggi Angkatan 2007 oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia

 

Populer

Tahun Detail
2 Juli 2016 Akbari, A. R. (2016, July 2). Tito’s major challenge. Diakses dari http://www.thejakartapost.com/news/2016/07/02/tito-s-major-challenge.html.
13 Juni 2016 Akbari, A. R. (2016, June 13). Rasionalitas dalam kebijakan pidana Indonesia. Diakses dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575e3c3943089/rasionalitas-dalam-kebijakanpidana-indonesia-broleh–anugerah-rizki-akbari
November 2013 Akbari, A. R. (2013, November). Keterlibatan fakultas hukum dalam pembaruan peradilan: Sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Fiat Justitia Bulletin Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1(4), 2-7.
Oktober 2013 Akbari, A. R. (2013, October). Legislasi, interpretasi dan pemanfaatan putusan: Catatan atas problem penegakan korupsi bernama disparitas pemidanaan dan inkonsistensi putusan. Fiat Justitia Bulletin Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1(3),
3-15.
Oktober 2011 Akbari, A. R. (2011, October). Pemidanaan terhadap kasus-kasus kekerasan pada cabang olahraga sepakbola. Lex Magazine LK2 FHUI, 8.



Daftar Mata Kuliah

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Kunjungan Mahasiswa Jentera ke International Committee of Red Cross (ICRC) Delegasi Indonesia

 dengan materi perkuliahan Hukum Internasional yang membahas tentang hukum humaniter, mahasiswa peserta mata kuliah hukum […]

Cerita Yusman atas Tuduhan Kasus Pembunuhan

Senin, 30 Oktober 2017 Kelas Hukum Acara Pidana mengundang narasumber yang penting dalam proses pembelajaran […]

STH Indonesia Jentera Bersama PSHK, YLBHI dan LBH Jakarta Menerima Kunjungan Vietnam Ministry of Justice

Kamis, 26 Oktober 2017. STH Indonesia Jentera bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]

Believe in Yourself, Chase Your Dream: Sandie Okoro

“Believe in yourself. You are the one that can make your dreams come true”. Pesan […]

Menggugat Keabsahan Status Tersangka Warga Pulau Pari

Kamis lalu, Pengajar STH Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari menjadi ahli yang dihadirkan oleh  WALHI […]

Membangun BUMN, Membangun Bangsa: Pengelolaan BUMN dalam Kerangka Hukum Anggaran Negara

Salah satu topik perkuliahan yang dibahas dalam Mata Kuliah Hukum Anggaran Negara di STH Indonesia […]

Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan […]

Dinamika Lembaga Keuangan di Indonesia

Kamis, 5 Oktober 2017, Kelas Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya kedatangan pengajar tamu yang […]