Kabar

Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP

Posted by on 15/05/2018 in Kabar, Kegiatan

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera bersama dengan PSHK Indonesia dan Puskapa, mengadakan diskusi publik bertema “Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP”, Senin (7/5) di Jakarta. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan kritik konstruktif terhadap rancangan KUHP yang kini tengah dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR.  Selain diskusi publik, kegiatan tersebut juga disertai dengan peluncuran Kajian Terhadap Buku I Rancangan KUHP beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang berisi masukan untuk Buku I Rancangan KUHP. Kedua kajian dan masukan ini disusun oleh Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera.

Dalam sambutannya, Ketua STH Indonesia Jentera, Yunus Husein,  menyampaikan bahwa, diskusi ini digagas sebagai media untuk mendiskusikan dan memberikan masukan secara terhadap upaya penyempurnaan materi dan usaha pembaruan hukum pidana, dalam hal ini pengaturan Buku I Rancangan KUHP.

Diskusi ini diawali dengan presentasi dari salah satu pengajar STH Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, perihal hasil kajian terhadap Buku I Rancangan KUHP. Hasil kajian tersebut kemudian diberikan tanggapan oleh dua narasumber yakni  Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia dan Tim Penyusun Rancangan KUHP Harkristuti Harkrisnowo dan pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Agustinus Pohan.

Dalam diskusi tersebut, baik Anugerah Rizki Akbari maupun Agustinus Pohan, membahas perihal beberapa pasal yang dianggap tidak sejalan dengan semangat untuk revisi KUHP, yaitu  sebagai rujukan hukum yang solutif. Permasalahan terkait pasal-pasal tersebut di antaranya adalah menyalahi asas legalitas materiil, menimbulkan kebingungan dalam praktik karena lebih pada pembahasan teoritis, serta terdapat delik yang bias dan rawan vested interest.

Sebagai contoh, Anugerah Rizki Akbari menilai bahwa penerapan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam rancangan KUHP belum bersifat progresif. Ia menjabarkan bahwa jika pemerintah bersungguh-sungguh menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif, maka hal tersebut seharusnya tidak dicantumkan dalam KUHP. Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat memahami bahwa hukuman mati adalah upaya terakhir. Contoh lain, Agustinus Pohan menyinggung bahwa pasal perzinaan tidak dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana, karena memang tidak ada unsur korban di dalamnya. Ia menambahkan, dengan adanya pasal tersebut rawan disalahgunakan untuk terjadinya tindak kejahatan lain, pemerasan misalnya.

Dalam tanggapannya, Harkristuti menjelaskan bahwa memang rancangan KUHP ini merupakan proses perdebatan Panjang yang melibatkan banyak elemen dan persepsi. Karenanya, beliau menambahkan bahwa akan sulit untuk mempertemukan banyak pendapat terkait kadungan rancangan KUHP tersebut. Harkristuti menjelaskan juga bahwa dalam rancangan KUHP ini diharapkan dapat mengakomodir beberapa misi terkait rujukan hukum di Indonesia yakni dekolonialisasi hukum pidana peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum nasional dan internasional.

Kabar

Belajar Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana Anak

  Senin (29/10), Pengajar dan Mahasiswa Jentera peserta Mata Kuliah Penologi berkunjung ke dua lembaga […]

Belajar Sistem Ekonomi dari Chatib Basri

Kamis (25/10), Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013-2014, menjadi dosen tamu dalam Mata […]

Belajar Forensik ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Jum’at (14/10), Pengajar dan Mahasiswa STH Indonesia Jentera Mata Kuliah Forensik berkunjung ke Departemen Forensik […]

Kuliah Internasional: Membedah Upaya dan Tantangan Melawan Kejahatan Pencucian Uang

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengadakan International Lecture dengan judul “Money Laundering Offences in […]

Setelah Bandung, Mahasiswa Jentera Ukir Penghargaan Ajang MUN di Bali

Muhammad Kahfi Rahmad Sampurno kembali mengukir prestasi di ajang Model United Nations. Kahfi, sapaan akrabnya, […]

Mengajar dengan Humor

Selasa (31/7), STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3), menyelenggarakan workshop […]

Polemik Masa Jabatan Wakil Presiden

Senin (23/7), bertempat di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, diselenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi […]

Tips Ampuh Merancang Kontrak Bisnis Berkualitas untuk Pekerja Kreatif

Senin (16/7) kemarin, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kios Ojo Keos […]