Kabar

Membedah Ketimpangan Gender dalam Kasus-kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Posted by on 30/07/2019 in Kabar, Kegiatan

STH Indonesia Jentera bekerjasama dengan Lokataru Foundation dan Jurnal Perempuan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Ketimpangan Gender dalam Kasus-Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia” pada Jumat (19/7/2019). Diskusi yang bertempat di Lounge STH Indonesia Jentera tersebut mengundang Pengajar STH Indonesia Jentera Anugerah Rizki Akbari, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, dan Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Atnike Nova Sigiro sebagai narasumber.

Sebagai pembuka, Atnike mendefinisikan secara normatif perempuan berhadapan dengan hukum yakni ketika ia bersentuhan dengan mekanisme hukum, baik sebagai korban, saksi atau pihak. Kaitannya dengan hal tersebut, mekanisme hukum belum dapat memberikan keadilan untuk perempuan yang tengah berhadapan dengan hukum. Keadilan gender ini kerap dirintangi oleh beberapa hal seperti relasi kuasa, yang mana perempuan kerap dilemahkan dalam relasi tersebut.

Atnike juga menambahkan bahwa keadilan gender belum dapat terwujud karena dua hal. Pertama, aparat penegak hukum belum memiliki perspektif gender, yang mana berimbas pada ketidakmampuan dalam membaca ketimpangan gender di masyarakat. Kedua, perempuan yang menjadi korban dalam mekanisme hukum kerap mengalami revictimisasi, kondisi di mana pada sebuah kasus perempuan tengah menjadi korban, namun malah menjadi objek pelaporan.

Haris Azhar dalam pemaparannya lebih menyoroti tantangan hukum pidana dalam kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum sebagai persoalan HAM di Indonesia saat ini. Salah satu yang ia contohkan adalah bagaimana pola advokasi korban, yang dapat melihat persoalan hukum dengan lebih jeli. Ketika berhadapan dengan hakim dalam persidangan misalnya, seorang advokat dapat memanfaatkan kekayaan komponen hukum, seperti lembaga pengawas kinerja organisasi publik (Ombudsman misalnya), guna mendapatkan keadilan.

Eki kemudian mengulas peran pendidikan tinggi hukum dalam reformasi hukum pidana yang berkeadilan gender. Menurutnya, beberapa fokus yang perlu untuk diperhatikan kaitannya dalam keadilan gender adalah penangan kasus, proses legislasi dan menilai opini serta emosi masyarakat dalam sebuah kasus. Tantangan yang kerap muncul terkait hal tersebut adalah kurangnya pemahaman terhadap perspektif gender dan pemahaman perihal hukum pidana.

Kabar

Menyambut Mahasiswa Baru, BEM Jentera Menyelenggarakan POSE 2019

Badan Eksekutif Mahasiswa STH Indonesia Jentera menyelenggarakan rangkaian Pekan Olahraga dan Seni (POSE) pada Jumat-Senin, […]

Wisuda Sarjana Pertama Sekaligus Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Sidang Senat Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019-2020 […]

Menguatkan Pendidikan Tinggi Hukum di Wilayah Timur Indonesia

  STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden, Fakultas Hukum UGM, […]

Presiden Siap Membuka Konferensi HTN untuk Perkuat Kabinet Presidensial Efektif

Rabu, 7 Agutus 2019, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara […]

Memperkenalkan Jentera ke Tsinghua University

Sekretaris Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera, Sri Bayuningsih Praptadina, menghadiri kunjungan Mahasiswa Tsinghua […]

Membedah Ketimpangan Gender dalam Kasus-kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

STH Indonesia Jentera bekerjasama dengan Lokataru Foundation dan Jurnal Perempuan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Ketimpangan […]

Melanjutkan Munir, Menjadi Pembaru Hukum

Jentera turut serta menyelenggarakan Ngaso Malam Kamis edisi ke-19 bersama Aksi Kamisan dan Kios Ojo […]

Selamat Bergabung Pak Kuntoro

Kabar gembira kembali menghampiri Jentera! Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE resmi bergabung dengan […]