Kabar

Membangun BUMN, Membangun Bangsa: Pengelolaan BUMN dalam Kerangka Hukum Anggaran Negara

Posted by on 25/10/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Salah satu topik perkuliahan yang dibahas dalam Mata Kuliah Hukum Anggaran Negara di STH Indonesia Jentera adalah tentang pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam hukum positif masih dianggap mengelola uang negara. Secara khusus, terkait topik pengelolaan keuangan BUMN itu, Jumat, 20 Oktober 2017 di Kampus STH Indonesia Jentera, hadir pengajar tamu yang sudah malang melintang dalam pengelolaan BUMN. Ia adalah Faaris Pranawa, Kepala Divisi Hukum PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).

Dalam kesempatan itu, ia mengajak mahasiswa untuk memahami lebih dalam bagaimana pengelolaan BUMN dilihat dari aspek sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah berupa penyertaan modal negara. Ia memulai dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan BUMN, bentuk-bentuk dan jenis-jenis BUMN. Kemudian ia menjelaskan tentang bagaimana mekanisme permodalan dan pembiayaan BUMN, termasuk bagaimana pula kekayaan negara bergerak di dalam sendi pengelolaan BUMN. Menurutnya, ada ruang perdebatan dalam hukum positif di Indonesia yang sejatinya justru membuat BUMN tidak leluasa menjalankan salah satu fungsinya, yaitu meraih keuntungan. Karena kerangka peraturan yang ada saat ini, khususnya berkaitan dengan definisi keuangan negara justru membuat BUMN serba salah karena ancaman pidana terhadap kerugian yang dialami oleh BUMN. Hukum yang berlaku saat ini, mengikat turunan keuangan negara hingga habis. Artinya segala macam kekayaan yang bersumber dari keuangan negara baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang merupakan termasuk dalam kekayaan negara.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bagaimana skema pelaksanaan proyek-proyek yang dijalankan oleh BUMN, khususnya PT. SMI yang dalam hal ini bergerak di sektor pembiayaan infrastruktur dan 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. Skema BUMN sendiri menurutnya cukup menarik karena pembentukan BUMN bisa juga memiliki perbedaan dari aspek penjaminan atas kerugian. PT. SMI untuk dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh pendanaan, direncanakan akan dikonversikan menjadi Bank Pembangunan yang dijamin dan dipastikan tidak dapat dipailitkan. Hal ini karena PT. SMI bertugas untuk menjaga penjaminan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang digagas oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun tingkat daerah.

Tentu hal ini menjadi tantangan bagi pengelola BUMN, bagaimana agar terus berinovasi supaya dapat mencapai tujuan pembentukan meskipun sangat terbatas dari segi regulasi. Pengelola BUMN harus dapat memperhitungkan setiap aspek agar tidak menuai kerugian ketika memutuskan untuk melakukan investasi atau ekspansi perusahaan.(DMI)

Kabar

Kunjungan Mahasiswa Jentera ke International Committee of Red Cross (ICRC) Delegasi Indonesia

 dengan materi perkuliahan Hukum Internasional yang membahas tentang hukum humaniter, mahasiswa peserta mata kuliah hukum […]

Cerita Yusman atas Tuduhan Kasus Pembunuhan

Senin, 30 Oktober 2017 Kelas Hukum Acara Pidana mengundang narasumber yang penting dalam proses pembelajaran […]

STH Indonesia Jentera Bersama PSHK, YLBHI dan LBH Jakarta Menerima Kunjungan Vietnam Ministry of Justice

Kamis, 26 Oktober 2017. STH Indonesia Jentera bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]

Believe in Yourself, Chase Your Dream: Sandie Okoro

“Believe in yourself. You are the one that can make your dreams come true”. Pesan […]

Menggugat Keabsahan Status Tersangka Warga Pulau Pari

Kamis lalu, Pengajar STH Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari menjadi ahli yang dihadirkan oleh  WALHI […]

Membangun BUMN, Membangun Bangsa: Pengelolaan BUMN dalam Kerangka Hukum Anggaran Negara

Salah satu topik perkuliahan yang dibahas dalam Mata Kuliah Hukum Anggaran Negara di STH Indonesia […]

Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan […]

Dinamika Lembaga Keuangan di Indonesia

Kamis, 5 Oktober 2017, Kelas Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya kedatangan pengajar tamu yang […]