Kabar

Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka

Posted by on 13/04/2016 in Kabar

“Kebenaran akan terungkap,” Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membuka pembicaraannya dengan mengutip petuah anonim. Ada beberapa cedera hak asasi manusia dalam kasus Jakarta International School (JIS) yang marak pada 2014 yang dipaparkannya dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka. Menurutnya, sebagai salah satu pembicara, ada proses peradilan yang tidak adil, seperti tidak diakomodasinya hak para terdakwa untuk tidak disiksa selama penyidikan. Selain itu, berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak berhak mendapat perlindungan hukum yang sudah teruji, berintegritas, dan mempunyai otoritas yang jelas. Ia menutup pembicaraannya dengan mengusulkan proses hukum terhadap kasus JIS harus diulang.

Dilanjutkan Choky R. Ramadhan dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), ia menyampaikan proses hukum yang terjadi tidak sesuai dengan hukum acara pidana dalam acara yang diadakan di Kampus STH Indonesia Jentera pada Rabu, 13 April 2016 tersebut. Misalnya, alat bukti yang dianggap tidak sah karena diambil dari luar negeri. Untuk reformasi peradilan, kenapa tidak disesuaikan dengan keterbatasan teknologi? Miko S. Ginting, pengajar STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK, menambahkan pandangannya terkait bantuan hukum terhadap para terdakwa (khususnya petugas kebersihan) yang tidak maksimal. Juga, kasus itu mengindikasikan adanya tujuan tidak baik yaitu tujuan di luar penegakan hukum dan kejanggalan yang nyata dalam proses hukumnya.

Bukan hanya itu, kasus tersebut sebenarnya bermula dari kesalahan menerjemahkan hasil laboratorium, demikianlah komentar dr. Ferryal Basbeth sebagai ahli forensik Asosiasi Ilmu Forensi Indonesia (AIFI). Anus corong yang sering disebut-sebut dalam laporan visum tidak bisa dijadikan alat bukti adanya penetrasi, seperti selaput dara yang tidak bisa dijadikan bukti adanya persetubuhan secara medis. Keterangan itu diperkuat oleh pemaparan Shinta Agustina sebagai pakar hukum pidana Universitas Andalas. Ia menjelaskan dasar-dasar hukum pidana yang luput dari proses hukum kasus JIS. Acara ini membuka ruang diskusi melalui pembahasan yang ilmiah untuk mencapai pembaruan hukum yang lebih berintegritas. Salah satu caranya adalah melihat kembali proses hukum dari berbagai perspektif, misalnya dari berbagai bidang ilmu.

Kabar

Jentera dan Badan Keahlian DPR-RI Jajaki Kerjasama Program Magang dan Penelitian

STH Indonesia Jentera menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Keahlian DPR-RI terkait kerjasama penyelenggaraan program magang […]

Belajar Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana Anak

  Senin (29/10), Pengajar dan Mahasiswa Jentera peserta Mata Kuliah Penologi berkunjung ke dua lembaga […]

Belajar Sistem Ekonomi dari Chatib Basri

Kamis (25/10), Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013-2014, menjadi dosen tamu dalam Mata […]

Belajar Forensik ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Jum’at (14/10), Pengajar dan Mahasiswa STH Indonesia Jentera Mata Kuliah Forensik berkunjung ke Departemen Forensik […]

Kuliah Internasional: Membedah Upaya dan Tantangan Melawan Kejahatan Pencucian Uang

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengadakan International Lecture dengan judul “Money Laundering Offences in […]

Setelah Bandung, Mahasiswa Jentera Ukir Penghargaan Ajang MUN di Bali

Muhammad Kahfi Rahmad Sampurno kembali mengukir prestasi di ajang Model United Nations. Kahfi, sapaan akrabnya, […]

Mengajar dengan Humor

Selasa (31/7), STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3), menyelenggarakan workshop […]

Polemik Masa Jabatan Wakil Presiden

Senin (23/7), bertempat di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, diselenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi […]