Program Peminatan

Program Peminatan

1. Bidang Peminatan Hukum Pidana

Peminatan hukum pidana diperuntukkan bagi mahasiswa yang kelak ingin mengembangkan kariernya sebagai akademisi, hakim, jaksa, ataupun pengajcara. Mata kuliah yang diberikan pada peminatan pidana difokuskan pada penguatan dasar-dasar pidana. Untuk memperdalam pemahaman, terdapat beberapa mata kuliah lanjutan yang disediakan, seperti mata kuliah Pembuktian, Kriminologi, Viktimologi. Di samping itu, mahasiswa juga akan mendapatkan mata kuliah praktik ajudikasi yang terkait dengan hukum pidana. Dengan memilih kelompok dalam bidang peminatan itu, peserta didik akan memiliki kemampuan dan menguasai hukum pidana secara mendalam.

2. Bidang Peminatan Hukum Bisnis

Bidang peminatan hukum bisnis ditujukan bagi mahasiswa yang ingin berkarier di bidang korporasi. Bidang peminatan itu tersusun sedemikian rupa sehingga peserta didik akan dapat menguasai kemampuan hukum di bidang transaksi dan aktivitas bisnis dan keuangan modern. Itu seperti hukum tentang pasar modal dan aspek-aspek terkait di dalamnya, antara lain hukum surat berharga, jual-beli perusahaan, macam-macam penggabungan atau peleburan perusahaan, hukum perbankan, hukum perbankan dan asuransi, dan hukum investasi. Dalam hubungan ini, beberapa mata kuliah pilihan bidang ilmu ekonomi disediakan untuk menunjang kemampuan peserta didik memahami dan menguasai hukum bisnis

Pemahaman peserta didik terhadap mata kuliah dasar yang meletakkan prinsip-prinsip hukum bisnis seperti asas-asas hukum perdata dan perikatan pada umumnya diberi perhatian khusus untuk mengokohkan kemampuan mereka pada bidang yang spesifik tentang hukum bisnis itu.

3. Bidang Peminatan Hukum Konstitusi

Bidang peminatan hukum konstitusi ditujukan bagi mahasiswa yang ingin mengkontribusikan pengetahuannya sebagai akademisi, perancang peraturan perundang-undangan, pengacara hukum konstitusi, ataupun mereka yang kelak berkeinginan menjadi hakim konstitusi. Peminatan ini akan banyak mengelaborasi tentang negara, antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antarlembaga negara, wilayah, dan warga negara. Dalam program ini, terdapat beberapa pengertian yang menjadi fokus pembelajaran dan pendalaman, yaitu ‘Negara’, ‘Rechtstaat’, ‘Pemerintah’, ‘Undang-undang’, dan ‘Kebijakan’. Program studi itu mengupas pertanyaan-pertanyaan, seperti: Apa itu negara? Terdiri dari organ-organ apakah pemerintah itu? Kewenangan-kewenangan apa yang dimiliki organ-organ pemerintah itu? Siapa yang mengawasi tindakan-tindakan dari pemerintah dan asas-asas apa yang mendasari hubungan antara pemerintah dan rakyat, seperti pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan […]

Dinamika Lembaga Keuangan di Indonesia

Kamis, 5 Oktober 2017, Kelas Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya kedatangan pengajar tamu yang […]

Menulis Munir, Merawat Ingatan

13 tahun sudah peristiwa meninggalnya aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib berlalu. Dengan semangat […]

Kebijakan dalam Konteks Sistem Perencanaan dan Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional yang juga perlu direncanakan dengan […]

Menulis Munir, Merawat Ingatan

Dengan semangat untuk memaknai perjuangan Almarhum Munir Said Thalib dalam upaya penegakan hak asasi manusia […]

Mengupas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

“Perencanaan anggaran itu penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional”, hal itu disampaikan oleh Dr. Diani […]

Menghapus Kekerasan Seksual: Menguji Kemampuan Hukum Pidana Indonesia

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera kembali menyelenggarakan diskusi publik Obrolan […]

Kuliah Tamu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Dr. Supandi, S.H., M.H.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Sarana Perlindungan Hak Masyarakat Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah […]