Mata Kuliah

Mata Kuliah

Mata Kuliah Wajib yang harus diambil setiap mahasiswa.

Pokok bahasan: metode berpikir kritis, metode penulisan ilmiah, dan metode presentasi ilmiah.

Pokok bahasan: sifat hakikat negara, pembenaran negara, terjadinya negara, tipe utama negara, tujuan negara, bentuk negara, unsur negara, kedaulatan, konstitusi, perwakilan, fungsi negara, alat kelengkapan negara, gabungan dan kerja sama antarnegara, negara dan hukum.

Pokok bahasan: konsep ilmu hukum, sistem hukum, disiplin ilmu hukum, tujuan hukum, sumber hukum, cabang ilmu hukum, asas-asas ilmu hukum; elemen sistem hukum Indonesia, sejarah sistem hukum Indonesia, kodifikasi hukum Indonesia, pluralisme hukum, sumber hukum dan hirarki peraturan di Indonesia, penerapan asas-asas ilmu hukum dalam hukum positif Indonesia.

Pokok bahasan: membahas bagaimana hukum lahir, bekerja, dan berubah dalam konteks dinamika kemasyarakatan dan interaksi dan relasinya dengan elemen-elemen kemasyarakatan (individu, kelompok, lembaga, negara, kebudayaan, dan tatanan). Dibahas pula bagaimana kuasa, ruang, dan waktu berpengaruh dalam diskursus hukum dan penerapannya di lapangan.

Pokok bahasan: konsep dan asas-asas penalaran hukum, ruang lingkup penalaran hukum, struktur norma hukum, struktur fakta, teori interpretasi, jenis-jenis interpretasi, jenis-jenis argumentasi, pembuatan keputusan atau kesimpulan, kesalahan dalam penalaran hukum.

Pokok bahasan: kedudukan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia dan hubungan hukum pidana dengan cabang ilmu hukum dan ilmu lainnya; pengertian, fungsi, tujuan, serta jenis hukum pidana; sejarah hukum pidana Indonesia, kodifikasi dan unifikasi, serta sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat (locus) dan waktu (tempus); sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana; alasan-alasan penghapus pidana, pidana dan pemidanaan, termasuk hal-hal yang menggugurkan hak menuntut dan melaksanakan pidana; percobaan; penyertaan dan pembarengan (concursus); serta pengulangan tindak pidana.

Pokok bahasan: istilah dan pengertian hukum perdata, pembedaan hukum perdata dan hukum publik, sistematika hukum perdata, sejarah terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, subjek hukum dan kecakapan bertindak, pendewasaan, domisili, keadaan tak hadir, perkawinan dan akibat hukumnya, putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, pengertian hukum benda serta macam-macam pembedaan benda, asas dan ciri hukum benda, macam-macam hak kebendaan, pengertian dan pengaturan hukum waris, prinsip pewarisan dan cara mewaris, pengertian dan sumber hukum perikatan, macam-macam perikatan, syarat sah perjanjian, prestasi dan wanprestasi, keadaan memaksa, hapusnya perikatan.

Pokok bahasan: teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, organ-organ negara, hak asasi manusia, pengujian undang-undang, kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Pokok bahasan: pengertian hukum internasional, fungsi dan peran hukum internasional, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, negara sebagai subjek hukum internasional, perjanjian internasional.

Pokok bahasan: pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara dalam hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, perundang-undangan, birokrasi dan kebijakan publik, pemerintahan daerah, perbuatan administrasi negara, keputusan administrasi negara, keuangan publik, pengawasan administrasi negara, hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pokok bahasan: asas-asas hukum acara pidana, kedudukan hukum, yurisdiksi hukum, pembuktian, dokumen-dokumen hukum, prosedur beracara di pengadilan pidana.

Pokok bahasan: asas-asas hukum acara perdata, kedudukan hukum, yurisdiksi hukum, pembuktian, dokumen-dokumen hukum, prosedur beracara di pengadilan perdata.

Pokok bahasan: asas-asas ilmu perundang-undangan, tata susunan norma, lembaga negara pembentuk peraturan, jenis dan fungsi peraturan, materi muatan, hirarki peraturan, teori serta metodologi perancangan dan evaluasi peraturan.

Pokok bahasan: aspek hukum dalam perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam konstitusi, instrumen hak asasi manusia internasional (global dan regional) serta mekanisme implementasinya.

Pokok bahasan: pengertian hukum agraria, hubungan antara Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan konstitusi, sistematika dan ruang lingkup hak-hak penguasaan atas tanah, hukum tanah sebelum berlakunya UUPA, pembaruan hukum tanah, hubungan UUPA dengan hukum adat serta asas-asas dalam hukum tanah nasional, berbagai cara memperoleh hak atas tanah, land reform.

Pokok bahasan: asas-asas hukum perburuhan, hubungan industrial, perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, serikat pekerja, hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial.

Pokok bahasan: asas-asas hukum lingkungan, kelembagaan di pusat dan daerah dalam perencanaan dan penilaian strategis lingkungan, instrument penataan lingkungan, hak gugat dan penyelesaian sengketa lingkungan, hukum perubahan iklim.

Pokok bahasan: ruang lingkup korupsi, jenis dan perilaku korupsi, penyebab dan motivasi korupsi, langkah-langkah pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, wewenang penegak hukum, peran dan fungsi KPK dan Ombudsman.

Pokok bahasan: dasar-dasar penelitian ilmiah, tipologi penelitian, macam-macam metodologi penelitian, jenis-jenis data, penelusuran dokumen, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pertanyaan penelitian.

Pokok bahasan: lingkup tugas dan wilayah kerja profesi-profesi hukum, aturan-aturan yang mengikat profesi-profesi hukum, kode etik dan kode perilaku profesi-profesi hukum, teori etika, tipe-tipe etika.

Pokok bahasan: teori-teori ilmu hukum, ruang lingkup filsafat hukum, mazhab-mazhab klasik pemikiran hukum, mazhab-mazhab mutakhir pemikiran hukum.

Setelah menempuh minimal 100 SKS, mahasiswa diwajibkan untuk bergabung dalam skema magang dengan institusi-institusi hukum yang bidang kerjanya sesuai peminatan masing-masing.

Setelah menempuh minimal 100 SKS, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun tugas akhir. Tugas akhir dapat berbentuk skripsi (karya tulis ilmiah) ataupun bentuk tulisan hukum lainnya.

Matakuliah Wajib Peminatan Hukum Bisnis

  1. Pengantar Hukum Bisnis 3 SKS
  2. Hukum Perusahaan 6 SKS
  3. Hukum Asuransi 3 SKS
  4. Hukum Perdata (Tingkat Lanjut) 6 SKS
  5. Kredit dan Jaminan 3 SKS
  6. Hukum Pasar Modal 3 SKS
  7. Hukum Perpajakan 3 SKS
  8. Penyusunan Kontrak Komersial 3 SKS
  9. Alternatif Penyelesaian Sengketa 3 SKS
  10. Corporate Finance 3 SKS
  11. Jual Beli dan Instrumen Pembayaran 3 SKS

Matakuliah Wajib Peminatan Hukum Pidana

  1. Hukum Pidana (Tingkat Lanjut) 6 SKS
  2. Pembuktian 3 SKS
  3. Kriminologi 3 SKS
  4. Hukum Sanksi dan Viktimologi 3 SKS
  5. Hukum Perlindungan Anak 3 SKS
  6. Ilmu Forensik 3 SKS
  7. Tindak Pidana Ekonomi 3 SKS
  8. Tindak Pidana Tertentu 3 SKS
  9. Hukum Pidana Internasional 3 SKS
  10. Politik Hukum Pidana 3 SKS
  11. Tindak Pidana Teknologi Informasi 3 SKS

Matakuliah Wajib Peminatan Hukum Konstitusi

  1. Lembaga Perwakilan Rakyat 3 SKS
  2. Lembaga Kepresidenan 3 SKS
  3. Kekuasaan Kehakiman 3 SKS
  4. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia 3 SKS
  5. Kebijakan Publik 3 SKS
  6. Hukum Anggaran Negara 3 SKS
  7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 3 SKS
  8. Perancangan Peraturan 3 SKS
  9. Pemilihan Umum dan Partai Politik 3 SKS
  10. Birokrasi 3 SKS
  11. Teori Kekuasaan Negara 3 SKS

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan […]

Dinamika Lembaga Keuangan di Indonesia

Kamis, 5 Oktober 2017, Kelas Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya kedatangan pengajar tamu yang […]

Menulis Munir, Merawat Ingatan

13 tahun sudah peristiwa meninggalnya aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib berlalu. Dengan semangat […]

Kebijakan dalam Konteks Sistem Perencanaan dan Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional yang juga perlu direncanakan dengan […]

Menulis Munir, Merawat Ingatan

Dengan semangat untuk memaknai perjuangan Almarhum Munir Said Thalib dalam upaya penegakan hak asasi manusia […]

Mengupas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

“Perencanaan anggaran itu penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional”, hal itu disampaikan oleh Dr. Diani […]

Menghapus Kekerasan Seksual: Menguji Kemampuan Hukum Pidana Indonesia

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera kembali menyelenggarakan diskusi publik Obrolan […]

Kuliah Tamu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Dr. Supandi, S.H., M.H.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Sarana Perlindungan Hak Masyarakat Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah […]