Mata Kuliah

Mata Kuliah

Mata Kuliah Wajib yang harus diambil setiap mahasiswa.

Mata Kuliah Pengembangan Kemampuan Akademik didesain untuk menjadi jembatan antara kehidupan sekolah dengan kehidupan di dunia perkuliahan dengan mengenalkan berbagai kemampuan dasar bagi mahasiswa agar dapat menjalani kehidupan akademik selama mereka menuntut ilmu di STH Indonesia Jentera dan seterusnya.

Untuk itu, mata kuliah ini akan diselenggarakan secara intensif selama tujuh hari awal dalam semester pertama. Selanjutnya, mahasiswa akan ditugaskan untuk mempraktikkan kemampuan-kemampuan dasar yang didapatkan dalam mata kuliah ini dalam berbagai mata kuliah selama semester pertama. Hasil praktek ini kemudian akan disampaikan pada akhir semester pertama sebagai salah satu bahan penilaian mata kuliah.

Mata kuliah Pengembangan Kemampuan Akademik akan membahas budaya dan etika akademik, pilihan-pilihan cara belajar yang efektif, dasar-dasar komunikasi, kemampuan berpikir kritis, dasar-dasar penelitian, dasar-dasar penulisan akademik, dan kemampuan presentasi efektif.

Mata kuliah Ilmu Negara merupakan dasar dalam memahami hakikat negara serta keterkaitan negara dan hukum, untuk kemudian dapat memahami legitimasi negara untuk membentuk hukum untuk mengatur warga, wilayah, maupun hubungan antarwarga.

Ilmu Negara menganggap negara sebagai objeknya, namun ia berbeda dengan hukum tata negara yang lebih populer dalam dunia hukum dalam hal sejauh mana negara sebagai objek dipelajari. Ilmu Negara menitikberatkan pembahasan pada hal-hal yang bersifat umum mengenai negara, dengan menganggap negara sebagai jenis yang dipelajari dalam dirinya sendiri, tanpa melihat perkembangan-perkembangan atau dinamika di tiap negara. Sedangkan Hukum Tata Negara merupakan kelanjutan dari Ilmu Negara, yang melihat perkembangan berbagai teori tentang negara dalam praktiknya di berbagai negara. Ilmu Negara merupakan dasar penting untuk mempelajari Hukum Tata Negara maupun materi-materi lainnya yang terkait dengan otoritas dan legitimasi pengaturan warga negara oleh negara.

Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa, dan merupakan pengantar bagi mahasiswa dalam mempelajari hukum dan sistem hukum Indonesia. Sebagai mata kuliah pengantar, dalam mata kuliah ini dibahas mengenai pengertian pengertian dasar, asas, norma, kaedah sosial, dan kaedah hukum serta penggolongan cabang ilmu hukum.

Kuliah ini membahas tentang bagaimana hukum lahir, tumbuh dan bekerja, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, baik dalam konteks lokal, nasional dan global. Perkuliahan disampaikan melalui pembahasan tentang istilah, konsep, teori tentang masyarakat dan hukum, serta aplikasinya dalam kasus-kasus di berbagai aspek antara lain pengaruhnya terhadap perempuan dan gender, lingkungan, kelompok rentan, budaya masyarakat Muslim, masyarakat adat, dan teknologi informasi.

Mata kuliah penalaran hukum ditujukan untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang penalaran hukum (legal reasoning), sebagai cara untuk menemukan hukum dan menafsirkan hukum.  Penalaran hukum merupakan cara untuk menerapkan hukum dan menyusun argumentasi yang logis dalam melihat fakta-fakta. Memahami penalaran hukum dengan baik adalah syarat penting untuk bisa memahami bagaimana hukum bekerja. Pemahaman mengenai penalaran hukum diperlukan agar ada pondasi yang kokoh untuk dapat mempelajari topik-topik lainnya dalam ilmu hukum.

Dalam praktik, keterampilan penalaran hukum dibutuhkan oleh berbagai profesi hukum. Penalaran hukum dibutuhkan oleh hakim, jaksa, advokat, peneliti, perancang peraturan, maupun konsultan hukum, untuk bisa memahami bagaimana hukum dipraktikkan dan bagaimana hukum seharusnya dirumuskan. Namun tidak hanya itu, penalaran hukum juga merupakan langkah untuk “menemukan” hukum, yang kerap harus dilakukan oleh hakim, advokat, maupun profesi hukum lainnya yang membutuhkan proses penemuan hukum tersebut.

Sebagai mata kuliah wajib sekolah, perkuliahan Hukum Pidana merupakan dasar dalam mengetahui dasar-dasar hukum pidana Indonesia untuk kemudian dapat mengetahui sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, mengetahui sumber-sumber hukum pidana, serta menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk beberapa mata kuliah lain seperti Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Tingkat Lanjut, Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Tertentu I (terhadap Nyawa dan Tubuh, Kemerdekaan, dan Kesusilaan), Tindak Pidana Tertentu II (terhadap Harta, Perekenomian, dan Kehormatan), Penologi, Kriminologi, Forensik, Hukum Pidana Internasional, dan Kapita Selekta Hukum Pidana.

Pokok bahasan: istilah dan pengertian hukum perdata, pembedaan hukum perdata dan hukum publik, sistematika hukum perdata, sejarah terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, subjek hukum dan kecakapan bertindak, pendewasaan, domisili, keadaan tak hadir, perkawinan dan akibat hukumnya, putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, pengertian hukum benda serta macam-macam pembedaan benda, asas dan ciri hukum benda, macam-macam hak kebendaan, pengertian dan pengaturan hukum waris, prinsip pewarisan dan cara mewaris, pengertian dan sumber hukum perikatan, macam-macam perikatan, syarat sah perjanjian, prestasi dan wanprestasi, keadaan memaksa, hapusnya perikatan.

Mata kuliah Hukum Tata Negara mempelajari berbagai teori dan praktik dalam penyelenggaraan yang dikenal di berbagai negara. Hukum Tata Negara mencakup berbagai isu mengenai relasi antarlembaga negara dan antara negara dan warganya: bagaimana negara ditata, diorganisasikan, dan dikelola dalam mencapai tujuan negara. Meskipun tidak semua negara memiliki satu konstitusi tertulis, organisasi negara pada umumnya didokumentasikan dalam sebuah undang-undang dasar yang berlaku sebagai hukum yang mendasari negara itu, to constitute the country. Karena itu, hukum tata negara dikenal juga sebagai “constitutional law,” yaitu bagaimana dasar-dasar pengaturan mengenai negara disusun, dipraktikkan, dan berkembang.

Mata kuliah Pengantar Hukum Internasional (HI) mempelajari prinsip atau asas dan norma hukum dari hukum antarnegara HHI yang termaktub di dalam sumber-sumber hukum internasional baik berupa traktat (treaty), hukum kebiasaan (customary international law), putusan pengadilan internasional, dan sumber hukum internasional lain. Selain itu akan dipelajari pula bagaimana interaksi antara hukum nasional dengan hukum internasional yang telah diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui studi kasus.

Materi tentang prinsip atau asas dan norma hukum dari hukum internasional dibahas dalam beberapa topik yang fundamental dalam studi hukum internasional yang pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur hubungan antarnegara-baik masa damai atau masa konflik-dan subjek (pihak) yang terlibat dalam sistem hukum internasional lainnya selain negara.

Pokok bahasan: pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara dalam hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, perundang-undangan, birokrasi dan kebijakan publik, pemerintahan daerah, perbuatan administrasi negara, keputusan administrasi negara, keuangan publik, pengawasan administrasi negara, hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara.

Mata kuliah Hukum Acara Pidana akan membahas materi-materi seputar hukum acara pidana Indonesia baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun undang-undang di luar KUHAP. Selain itu, turut pula dibahas konteks sistem peradilan pidana secara umum, yang mana lebih luas dari cakupan hukum acara pidana. Perspektif pembaruan hukum acara pidana dan keseimbangan dalam proses peradilan pidana turut pula dijadikan kacamata dalam menganalisis materi-materi dalam perkuliahaan ini.

Hukum acara pidana adalah mata kuliah wajib semester 3 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Mata kuliah ini diberi bobot 4 (empat) SKS. Ruang lingkup pembahasan dalam mata kuliah ini secara umum dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sejarah dan konteks hukum acara pidana Indonesia, tahapan (pra-ajudikasi, ajudikasi, dan purna/pasca ajudikasi), hingga peran masing-masing pihak dalam acara pidana Indonesia. Penekanan diberikan pada perspektif hak tersangka/terdakwa dan korban dan keseimbangan kedudukan dalam proses peradilan pidana. Hal ini dengan tujuan menyeimbangkan perspektif kewenangan (otoritas) dengan perspektif perlindungan hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

Pola pengajaran diberikan dengan mengkombinasikan aspek normatif (berdasarkan literatur maupun peraturan perundang-undangan) dan praktik (berdasarkan pengalaman empirik). Selain diberikan oleh pengajar mata kuliah, para dosen tamu dan kunjungan studi ke lapangan akan turut dilakukan.

Mata kuliah hukum acara perdata memperkenalkan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim dan lembaga peradilan. Mengenal Hukum Acara Perdata sangat penting untuk mempertahankan hak-hak pihak yang dirugikan.

Materi Hukum Acara Perdata pertama-tama akan memperkenalkan asas-asas dan sifat hukum acara perdata, serta lingkungan peradilan. Lebih lanjut, mahasiswa juga diajak memahami kompetensi atau kewenangan mengadili, cara pengajuan gugatan, mediasi, tahapan beracara, jenis-jenis eksepsi atau tangkisan, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang secara formil dipersyaratkan, sebelum membahas substansi permasalahan dalam Hukum Acara Perdata. Mahasiswa juga perlu memahami tentang eksekusi, sita jaminan, upaya hukum, dan class action sebagai salah satu prosedur pengajuan gugatan. Hukum acara terkait perdata khusus pun akan dibahas dalam perkuliahan ini, yang meliputi hukum acara di pengadilan niaga, hukum acara di pengadilan hubungan industrial, dan hukum acara persaingan usaha. Simulasi pengadilan semu menjadi sesi penutup perkuliahan satu semester dan berperan penting bagi peningkatan kapasitas mahasiswa.

Pembahasan terhadap materi-materi tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan antara ceramah, diskusi atau tanya jawab, penulisan tugas atau makalah, presentasi, dan praktik peradilan semua (moot court). Secara umum, proses belajar bersama antara pengajar dan mahasiswa menjadi sarana utama dalam pembahasan materi-materi Hukum Acara Perdata ini.

Pokok bahasan: asas-asas ilmu perundang-undangan, tata susunan norma, lembaga negara pembentuk peraturan, jenis dan fungsi peraturan, materi muatan, hirarki peraturan, teori serta metodologi perancangan dan evaluasi peraturan.

Mata kuliah Hukum dan HAM di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) hadir sebagai wahana berbagi pengetahuan mengenai bagaimana hukum menjadi sarana dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Materi Hukum dan HAM dalam kelas ini akan mencakup kepada teori, ketentuan dalam hukum positif, prinsip-prinsip yang berlaku secara nasional maupun internasional, dan juga melihat kepada aspek teknis pelaksanaannya dilapangan. Dari perkuliahan dalam Hukum dan HAM ini diharapkan mahasiswa mampu untuk melihat secara luas dan komprehensi bagaimana ruang lingkup dan konsep HAM, dan bagaimana hukum digunakan oleh berbagai pihak untuk pemenuhan HAM bagi warga negara Indonesia.

Mata kuliah Hukum Agraria merupakan dasar dalam memahami hukum agraria, dimulai dari konsep dasar hukum agraria, sejarah hukum agraria di Indonesia, sumber hukum agraria, konsep penguasaan dan hak atas tanah (hukum pertanahan) sebagai bagian dari hukum agraria. Dilanjutkan dengan perolehan hak atas tanah, pendaftaran tanah, landreform di Indonesia, serta penyelesaian sengketa agraria. Selain hukum pertanahan, akan dipelajari juga hukum kehutanan, hukum pesisir dan kelautan, pertambangan, minyak dan gas bumi.

Mata Kuliah Hukum Perburuhan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara (HAN), sehingga dalam mata kuliah ini akan diajarkan lebih dominan mengenai perburuhan dalam aspek publik. Adapun pengetahuan mengenai aspek perdata dari Hukum Perburuhan tetap diajarkan sebagai pondasi di awal dan pengetahuan dasar untuk mendukung pemahaman, baik secara teoretis maupun praktis.

Mata Kuliah Perburuhan akan dilengkapi dengan penjelasan mengenai hukum acara peradilan hubungan industrial (PHI), dan juga pembahasan mengenai dua isu terkini dalam Hukum Perburuhan. Dua isu yang dimaksud adalah mengenai buruh rumahan dan konteks hukum perburuhan dalam aspek internasional. Kedua isu itu menarik untuk dibahas secara mendalam dengan menggunakan teori dan pengetahuan yang sudah diajarkan sebelumnya dalam kuliah Hukum Perburuhan.

Mata kuliah hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam (LH-SDA) merupakan mata kuliah yang membahas bagaimana hubungan serta penerapan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan LH-SDA. Perlindungan dan pengelolaan LH-SDA yang dimaksud berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang awalnya dikembangkan dalam United Nations Conference on Economic and Development (UNCED) dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Prinsip ini pada intinya bermaksud mempertemukan kepentingan dan kebutuhan antar manusia, lingkungan hidup, dan pembangunan nasional untuk dapat diintergrasikan dalam kebijakan nasional dan internasional.

Sebagai mata kuliah wajib, perkuliahan akan membahas terkait dengan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari perspektif hukum pidana maupun perspektif lainnya. Mata kuliah korupsi dan penyalahgunaan wewenang menekankan materi pada pengenalan sejarah, jenis dan bentuk, perdebatan, kekhususan hukum acara, fenomena di sektor tertentu, hingga gerakan dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Metode perkuliahan dilakukan melalui ceramah, simulasi, studi kasus, hingga kunjungan ke lembaga-lembaga terkait tindak pidana korupsi.

Dalam mata kuliah Penelitian Hukum, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan mengenai penelitian secara umum, metode-metode penelitian di bidang hukum, dan bagaimana penelitian digunakan dalam semua profesi hukum, misalnya dalam membuat opini hukum, putusan, dakwaaan, dan berbagai dokumen hukum lainnya dalam praktik. Secara khusus, kemudian mahasiswa akan diberi pengetahuan dan latihan mengenai penelitian hukum, terutama untuk menyiapkan penyusunan skripsi.

Mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi akan membahas tentang etik; etika dan tanggungjawab profesi hukum; sejarah profesi hukum di Indonesia; serta sejarah, peran dan etika dari beberapa profesi hukum, seperti Advokat, Jaksa, Hakim, Notaris dan lainnya. Selain itu akan dibahas mengenai bantuan hukum dan kewajiban pro bono;, etik terkait martabat profesi; etik terkait hubungan dengan klien; dan mengidentifikasi tantangan etik serta keahlian membuat keputusan etis.

Mata kuliah Pemikiran Hukum mengusahakan sebuah ruang reflektif, diskursif, dan kritis bagi para mahasiswa pesertanya untuk melihat hukum, baik hukum sebagai yang seyogiayanya atau yang senyatanya. Hukum yang berwujud nyata dalam aturan-aturan hidup, berada dalam lingkup laku atau praktik hidup manusia. Keberadaannya mencoba menjawab apa yang harus/pantas/mungkin/bisa saya lakukan dalam situasi tertentu, tidak terlebih dahulu menjawab apa yang mungkin diketahui (pengetahuan) atau bisa kita harapkan (iman). Walau berada dalam lingkup laku (praksis) bukan berarti hukum tidak dapat direfleksikan menjadi sebuah sistem pengetahuan. Justru dalam pemahaman ketersambungan antara aksi dan refleksi hukum sudah seharusnya direfleksikan. Dalam tradisi pengembangan pengetahuan upaya itu terlihat dalam munculnya teori-teori hukum atau filsafat hukum (sebagai sistem ilmu pengetahuan). Dalam terang pemahaman yang sedemikian kuliah Pemikiran Hukum inii diberikan. Peserta mata kuliah ini diajak untuk melihat hasil refleksi terhadap hukum dan nantinya diajak untuk mampu percaya diri melakukan refleksi terhadap hukum i.e. fenomena hukum yang mereka temukan dalam hidup keseharian.

Mata kuliah magang merupakan mata kuliah praktik di mana mahasiswa akan magang di lembaga yang telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama magang dengan STH Indonesia Jentera dan dipilih oleh masing-masing mahasiswa, dengan persetujuan dari dosen. Program magang berlangsung selama 384 jam atau 3 hari dalam seminggu selama 4 bulan. Selama magang, mahasiswa akan disupervisi oleh mentor magang, yang merupakan karyawan di lembaga tempat magang yang ditunjuk untuk menjadi mentor bagi peserta magang. Selama program magang, mahasiswa wajib mengisi log book yang berisi aktivitas harian selama magang dan ditandatangani oleh mentor magang. Selain itu, akan ada beberapa kali pertemuan di kelas dengan dosen mata kuliah magang, untuk merefleksikan proses magang yang telah terjadi, sekaligus memberikan masukan dan bimbingan. Di akhir semester, mentor magang akan memberikan penilaian kinerja magang kepada mahasiswa peserta magang.  Selain itu, di akhir kuliah mahasiswa akan membuat laporan magang dan mempresentasikan laporan tersebut kepada pengajar.

Setelah menempuh minimal 100 SKS, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun tugas akhir. Tugas akhir dapat berbentuk skripsi (karya tulis ilmiah) ataupun bentuk tulisan hukum lainnya.

Matakuliah Wajib Peminatan Hukum Bisnis

  1. Pengantar Hukum Bisnis 3 SKS
  2. Hukum Perusahaan 6 SKS
  3. Hukum Asuransi 3 SKS
  4. Hukum Perdata (Tingkat Lanjut) 6 SKS
  5. Kredit dan Jaminan 3 SKS
  6. Hukum Pasar Modal 3 SKS
  7. Hukum Perpajakan 3 SKS
  8. Penyusunan Kontrak Komersial 3 SKS
  9. Alternatif Penyelesaian Sengketa 3 SKS
  10. Corporate Finance 3 SKS
  11. Jual Beli dan Instrumen Pembayaran 3 SKS

Matakuliah Wajib Peminatan Hukum Pidana

  1. Hukum Pidana (Tingkat Lanjut) 6 SKS
  2. Pembuktian 3 SKS
  3. Kriminologi 3 SKS
  4. Hukum Sanksi dan Viktimologi 3 SKS
  5. Hukum Perlindungan Anak 3 SKS
  6. Ilmu Forensik 3 SKS
  7. Tindak Pidana Ekonomi 3 SKS
  8. Tindak Pidana Tertentu 3 SKS
  9. Hukum Pidana Internasional 3 SKS
  10. Politik Hukum Pidana 3 SKS
  11. Tindak Pidana Teknologi Informasi 3 SKS

Matakuliah Wajib Peminatan Hukum Konstitusi

  1. Lembaga Perwakilan Rakyat 3 SKS
  2. Lembaga Kepresidenan 3 SKS
  3. Kekuasaan Kehakiman 3 SKS
  4. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia 3 SKS
  5. Kebijakan Publik 3 SKS
  6. Hukum Anggaran Negara 3 SKS
  7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 3 SKS
  8. Perancangan Peraturan 3 SKS
  9. Pemilihan Umum dan Partai Politik 3 SKS
  10. Birokrasi 3 SKS
  11. Teori Kekuasaan Negara 3 SKS

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Yang Membuat Jentera Berbeda

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Menyambut Mahasiswa Baru, BEM Jentera Menyelenggarakan POSE 2019

Badan Eksekutif Mahasiswa STH Indonesia Jentera menyelenggarakan rangkaian Pekan Olahraga dan Seni (POSE) pada Jumat-Senin, […]

Wisuda Sarjana Pertama Sekaligus Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Sidang Senat Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019-2020 […]

Menguatkan Pendidikan Tinggi Hukum di Wilayah Timur Indonesia

  STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden, Fakultas Hukum UGM, […]

Presiden Siap Membuka Konferensi HTN untuk Perkuat Kabinet Presidensial Efektif

Rabu, 7 Agutus 2019, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara […]

Memperkenalkan Jentera ke Tsinghua University

Sekretaris Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera, Sri Bayuningsih Praptadina, menghadiri kunjungan Mahasiswa Tsinghua […]

Membedah Ketimpangan Gender dalam Kasus-kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

STH Indonesia Jentera bekerjasama dengan Lokataru Foundation dan Jurnal Perempuan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Ketimpangan […]

Melanjutkan Munir, Menjadi Pembaru Hukum

Jentera turut serta menyelenggarakan Ngaso Malam Kamis edisi ke-19 bersama Aksi Kamisan dan Kios Ojo […]

Selamat Bergabung Pak Kuntoro

Kabar gembira kembali menghampiri Jentera! Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE resmi bergabung dengan […]