Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Salah satu Mitra Magang yang berafiliasi dengan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Dalam Program Magang ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjadi seorang asisten peneliti yang berfokus melakukan kajian dan advokasi terhadap isu hukum dan kebijakan, baik yang dikeluarkan oleh DPR, pemerintah, maupun lembaga negara lainnya. Berbagai kegiatan seperti pemantauan ke DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu; pencarian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penelitian; bahkan sampai terlibat menjadi bagian dalam perancang naskah akademik dan draf peraturan lembaga tertentu. PSHK juga sering mengadakan kegiatan berupa audiensi dengan pemerintahan/lembaga negara, seminar, maupun workshop khusus di bidang hukum. Beragam bentuk hasil karya PSHK antara lain buku hasil penelitian, Jurnal Jentera, Law Reform Weekly Digest, dan LAWmotion.

PSHK—yang dibentuk pada 1 Juli 1998—menjadi salah satu lembaga yang menyokong perwujudan agenda reformasi hukum di Indonesia dengan mengedepankan pembentukan hukum yang bertanggung jawb sosial (towards socially responsible lawmaking). Untuk itu, PSHK menjadi lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, khususnya legislasi dan peradilan.

 

Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi (legislative monitoring), penilaian kinerja legislasi (legislative assessment), dan perancangan peraturan perundang-undangan (legislative drafting). Pemantauan legislasi dilakukan dengan hadir dan memberikan catatan dalam rapat-rapat pembentukan undang-undang. Penilaian kinerja legislasi (legislative assessment) dilakukan dengan metode dan standar yang terus dikembangkan, meliputi capaian kuantitas, kualitas, dan ketaatan terhadap prosedur legislasi. Berdasarkan pengalamannya itu, PSHK mengembangkan modul perancangan peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap publik. Hingga saat ini, modul itu telah menjadi acuan dalam kerja-kerja PSHK dalam merancang peraturan perundang-undangan (legislative drafting), juga memberikan berbagai pelatihan terkait.

 

Beralih ke bidang peradilan. PSHK secara konsisten terlibat dalam agenda reformasi di Mahkamah Agung RI. Pada 2002—2003, PSHK menjadi bagian dari tim asistensi penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Langkah itu berlanjut pada 2005 ketika PSHK terlibat dalam pembuatan panduan administrasi pengadilan korupsi. Selanjutnya, pada 2011 hingga 2012, PSHK setidaknya terlibat dalam empat agenda kegiatan reformasi di Mahkamah Agung, yakni penyusunan manual standardisasi laporan pengadilan, judiciary website assessment, standar pelayanan publik di pengadilan, dan standar administrasi pengadilan tipikor. Terbaru, pada 2015, PSHK juga ambil bagian sebagai anggota kelompok kerja (pokja) penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

 

PSHK secara terus-menerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia. PSHK ikut mendirikan portal informasi hukum terlengkap Hukumonline.com (www.hukumonline.com), mempublikasikan jurnal hukum JENTERA, memproduksi video-video tentang hukum LAWmotion, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev (www.danlevlibrary.net), dan terlibat dalam Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (www.jentera.ac.id).

 

www.pshk.or.id