Kabar

Kunjungan Mahasiswa: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Posted by on 07/06/2017 in Kabar, Kunjungan Belajar

Untuk dapat memahami materi perkuliahan mata kuliah Kekuasaan Eksekutif STH Indonesia Jentera secara mendalam, mahasiswa diajak untuk melakukan kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tujuan utama dari kunjungan yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Mei 2017 ini adalah belajar langsung tentang peran dan wewenang lembaga eksekutif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi itu merupakan salah satu materi yang harus dipahami oleh peserta mata kuliah Kekuasaan Eksekutif.

Kunjungan tersebut diterima oleh Mien Usihen Ginting, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN. Sebagai dosen pengampu mata kuliah, Fajri Nursyamsi menjelaskan tujuan dari kunjungan itu. Dalam pembukaan, Mien menjelaskan tentang fungsi dan peran BPHN dalam membantu pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang juga memiliki wewenang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ia melanjutkan paparannya tentang hambatan-hambatan apa saja yang selama ini dihadapi oleh BPHN dalam menjalankan tugasnya. Banyak hambatan dialami, seperti banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron satu sama lain sehingga menimbulkan kerancuan hukum, baik dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Selain itu, proses legislasi di Indonesia juga menjadi hambatan untuk menciptakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan karena draf yang telah disusun pemerintah dapat berubah ketika pembahasan dengan DPR.

Setelah itu, Mien menjelaskan tentang kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai eksekutif. Ia memaparkannya, mulai dari teori, peraturan perundangan yang mengatur dan memberikan hak kepada pemerintah atas peran pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Pada akhir, ia juga memberikan semangat kepada mahasiswa STH Indonesia Jentera untuk menjadi ahli hukum yang dapat bergerak di sektor publik, secara khusus di bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Ahli hukum di bidang itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat memberikan manfaat secara luas bagi kehidupan berbangsa dan bernengara.

 

Penulis: DMI

Editor: APH

Kabar

Penelitian dan Advokasi Bidang Legislasi dan Peradilan

Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia […]

Mahasiswa Jentera Kembali Meraih Penghargaan di Ajang MUN

Setelah meraih penghargaan Verbal Commendation Award di gelaran Bandung Model United Nation, salah satu mahasiswa […]

Mahasiswa Jentera Raih Karya Favorit dalam Lomba Penulisan Blog MK

Prestasi kembali ditorehkan Mahasiswa STH Indonesia Jentera dalam Lomba Penulisan Blog yang diselenggarakan oleh Mahkamah […]

Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera bersama dengan PSHK Indonesia dan Puskapa, mengadakan diskusi publik bertema […]

Bivitri Susanti Bergabung dengan Tim Pemantau Pengusutan Kasus Penyerangan Novel

Pengajar dan Wakil Ketua STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, bergabung dengan¬†tim pemantauan atas penanganan kasus […]

Mahasiswa Jentera Raih Penghargaan di Kompetisi Bandung MUN

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera berhasil meraih prestasi dalam gelaran Bandung Model United […]

Kerjasama Program Magang: STH Indonesia Jentera dan Bawaslu RI

STH Indonesia Jentera menandatangani nota kesepahaman penyelenggaraan program magang dengan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu […]

Kedutaan Besar Kanada dan Jentera Membahas Kerjasama Pendidikan

  Senin, 11 Desember 2017. STH Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]