Kabar

Kunjungan Kelas Penalaran Hukum ke Mahkamah Konstitusi

Posted by on 29/05/2017 in Kabar, Kunjungan Belajar

Ini sudah menjadi agenda wajib dalam setiap sesi kelas Mata Kuliah Penalaran Hukum ketika masuk pembahasan Penafsiran Konstitusi. Mahasiswa diajak berkunjung ke Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution. Kali ini, Mahasiswa STH Indonesia Jentera langsung diterima oleh salah satu hakim konstitusi, Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Ia memberikan kuliah dengan tema penemuan dan penafsiran konstitusi. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pembentuk undang-undang di Indonesia. Jika DPR berfungsi sebagai Positif Legislator yang membentuk undang-undang, MK berfungsi sebagai Negatif Legislator, fungsi MK dalam pembentukan undang-undang adalah membatalkannya. Undang-undang yang dibentuk oleh DPR dapat diuji secara materiil di MK apabila ada warga negara atau sekelompok warga negara yang merasa hadirnya suatu undang-undang justru melanggar haknya sebagai warga negara. Putusan MK yang bersifat final and binding atas konstitusionalitas suatu undang-undang menjadikan MK sebagai Negatif Legislator.

Selain itu, ia juga menjelaskan perihal wewenang MK dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Ia menjelaskan secara rinci apa yang membedakan Perppu dengan undang-undang pada umumnya dan menjelaskan apakah MK memiliki wewenang dalam mengujinya berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku. Kemudian, ia menjelaskan perbandingan secara detil MK di negara-negara lain dengan Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan sistem hukum yang dianut di negara-negara itu, apakah civil law atau common law. Perbedaan sistem itu membawa implikasi pada bentuk dan wewenang MK dalam menguji suatu peraturan perundang-undangan.

Setelah sesi kelas dengan I Dewa Gede Palguna, mahasiswa STH Indonesia Jentera melanjutkan kunjungan dengan mengikuti dan menyimak sidang panel yang diselenggarakan di ruang sidang utama. Perkara yang disidangkan saat itu adalah perkara sengketa salah satu partai politik di Indonesia. Kunjungan itu diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi tentang penemuan dan penafsiran konstitusi secara lebih mendalam dan juga dapat mengenal MK sebagai salah satu lembaga tinggi negara dengan lebih baik.

 

Penulis: DMI
Editor: APH

Kabar

Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan […]

Dinamika Lembaga Keuangan di Indonesia

Kamis, 5 Oktober 2017, Kelas Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya kedatangan pengajar tamu yang […]

Menulis Munir, Merawat Ingatan

13 tahun sudah peristiwa meninggalnya aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib berlalu. Dengan semangat […]

Kebijakan dalam Konteks Sistem Perencanaan dan Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional yang juga perlu direncanakan dengan […]

Menulis Munir, Merawat Ingatan

Dengan semangat untuk memaknai perjuangan Almarhum Munir Said Thalib dalam upaya penegakan hak asasi manusia […]

Mengupas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

“Perencanaan anggaran itu penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional”, hal itu disampaikan oleh Dr. Diani […]

Menghapus Kekerasan Seksual: Menguji Kemampuan Hukum Pidana Indonesia

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera kembali menyelenggarakan diskusi publik Obrolan […]

Kuliah Tamu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Dr. Supandi, S.H., M.H.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Sarana Perlindungan Hak Masyarakat Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah […]