Kabar

Hukum Perdata Lanjutan: Keterkaitan Notaris dan PPAT

Posted by on 24/05/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Kaitan antara Hukum Perdata dan Profesi Notaris amatlah erat. Hubungan hukum dalam konteks perdata hampir pasti melibatkan profesi notaris, meskipun hubungan hukum perdata bisa saja dilakukan tanpa keterlibatan notaris di dalamnya sebagai pihak “penengah”. Eksistensi notaris dirasa penting sebagai sarana asistensi bagi para pihak yang membutuhkan kekuatan pembuktian perdata yang kuat apabila terdapat sengketa di antara mereka.

Selain notaris, terdapat juga profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT berbeda dengan notaris, meskipun secara prinsip, profesi yang satu ini juga membantu para pihak dalam hubungan hukum perdata khususnya yang berkaita dengan tanah dan bangunan. Dalam papan nama notaris, tidak sedikit juga terdapat papan nama PPAT pada satu orang notaris/PPAT yang sama. Hal itu mengingat persepsi masyarakat yang menyamakan profesi notaris dengan PPAT.

Hal tersebutah yang diungkapkan oleh Alwesius kepada para mahasiswa mata kuliah Hukum Perdata Lanjutan semester 4 STH Indonesia Jentera. Hadir sebagai dosen tamu pada Selasa, 16 Mei 2017, Alwesius memaparkan secara rinci apa saja hubungan hukum atau perbuatan hukum yang menjadi kewenangan notaris dan PPAT. Kemudian, keotentikan perjanjian dan dokumen—yang wajib melibatkan notaris atau PPAT di dalamnya—menjadi hal yang juga dikupas lebih dalam.

Pada akhir sesi kuliah, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dijuluki sebagai “guru besar” notaris ini mengungkapkan bagaimana praktik notaris dan PPAT dalam kaitan pendampingan dan pemberian nasihat kepada kliennya. Respons mahasiswa membuat kuliah itu menjadi hidup dan menarik mengingat pengalaman Alwesius yang dibagi kepada mahasiswa dalam menangani kliennya.

 

Penulis: MFA
Editor: APH

Kabar

Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan […]

Dinamika Lembaga Keuangan di Indonesia

Kamis, 5 Oktober 2017, Kelas Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya kedatangan pengajar tamu yang […]

Menulis Munir, Merawat Ingatan

13 tahun sudah peristiwa meninggalnya aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib berlalu. Dengan semangat […]

Kebijakan dalam Konteks Sistem Perencanaan dan Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional yang juga perlu direncanakan dengan […]

Menulis Munir, Merawat Ingatan

Dengan semangat untuk memaknai perjuangan Almarhum Munir Said Thalib dalam upaya penegakan hak asasi manusia […]

Mengupas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

“Perencanaan anggaran itu penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional”, hal itu disampaikan oleh Dr. Diani […]

Menghapus Kekerasan Seksual: Menguji Kemampuan Hukum Pidana Indonesia

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera kembali menyelenggarakan diskusi publik Obrolan […]

Kuliah Tamu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Dr. Supandi, S.H., M.H.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Sarana Perlindungan Hak Masyarakat Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah […]