Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP

Pada 5 Juni 2015, Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Presiden yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Naskah Akademiknya. Misi besar Rancangan KUHP itu adalah untuk melakukan dekolonialisasi hukum pidana peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum nasional dan internasional.

Rancangan tersebut dibahas dan dan dipertajam dengan perdebatan secara konstruktif demi penyempurnaan materi dan usaha pembaruan hukum pidana. Baik oleh akademisi hingga organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari pemangku kepentingan utama pemberlakuan Rancangan KUHP nantinya. Salah satu usaha untuk mempertajam dan menyempurnakan substansi Rancangan KUHP tersebut adalah dengan pelaksanaan acara ini, yaitu Diskusi Publik “Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP”.

Selain pelaksanaan acara diskusi publik, kegiatan ini juga akan disertai dengan peluncuran 1) Kajian Terhadap Buku I Rancangan KUHP beserta 2)Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berisi masukan yang konstruktif serta substantif terhadap Buku I Rancangan KUHP. Kedua kajian dan masukan ini disusun oleh Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.